Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma ruf Turun 6 Persen, Demokrat Ungkap Ada Dugaan Penurunan Double Digit

JAKARTA, KOMPAS.TV- Politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani justru mengatakan, ada dugaan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin berada di persetase double digit atau di atas angka 10 persen.

Demikian Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat merespons hasil Survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin turun 6,8 persen kepada KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

“Merespon hasil survei Litbang Kompas yang memotret semakin menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat wajar dan tampak kasat mata,” ucap Kamhar.

Baca Juga: PAN soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Menguatkan Asumsi Publik

“Bahkan ada dugaan tingkat penurunan itu lebih besar dari persentase yang terekam dengan persentase mencapai double digit.”

Kamhar lebih lanjut menyoroti turunnya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin dikarena berbagai hal.

“Utamanya pada bidang ekonomi, hukum dan politik. Sesuai temuan dan aspirasi yang kami peroleh pada hasil kunjungan diberbagai daerah, semuanya memiliki keluh kesah yang sama persoalan mahalnya harga-harga sembako dan berbagai kebutuhan hidup lainnya,” kata Kamhar.

“Daya beli dan penghasilan masyarakat yang belum membaik, termasuk persoalan ketersediaan lapangan kerja.”

Kemudian pada bidang hukum, kata Kamhar, di pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin sangat terasa praktek tebang pilih dalam penegakannya.

Baca Juga: Politisi PKS soal Survei Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma’ruf Turun: Membenarkan Perasaan Publik

“Termasuk pada pemberantasan korupsi yang semakin lemah. Berbagai kasus korupsi, koruptor selalu menang dan akhirnya bebas,” ujarnya.

Demikian pula pada bidang politik, Kamhar mencermati ada berbagai upaya yang mencederai agenda reformasi dan itu dilakukan secara vulgar oleh lingkar dalam kekuasaan.

“Mulai dari Menko, Menteri sampai Kepala Kantor Staf Presiden. Tak ada yang mencerminkan kenegarawanan, terbaca publik semunya hanya memperturutkan syahwat melanggengkan kekuasaan yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ini sesuai arahan dan keinginan tuan yang mereka layani,” ucap Kamhar.

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Oleh karena itu, Kamhar pun berkeyakinan jika jejak pendapat dilakukan hari ini, maka tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin akan semakin merosot lagi.

“Karena hasil perombakan kabinet yang sejak jauh-jauh hari bergulir ditengah berbagai persoalan ekonomi dan politik yang terjadi, ternyata berakhir anti klimaks. Perombakan kabinet terbaca hanya sebagai upaya konsolidasi politik dan memuaskan orang dekat dan koalisi saja. Tidak mencerminkan optimisme peningkatan kinerja,” ucapnya.

“Malah semakin gemuk atau kabinet obesitas, 180 derajat atau berkebalikan dari janji Pak Jokowi di awal periode pertama untuk membentuk kabinet ramping dan ahli yang bahkan tak pernah sanggup dipenuhinya sampai di akhir periode kedua ini.”

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat