Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Kedua, Ray menilai pemberantasan korupsi yang bukannya makin membaik dan berjalan di tempat juga menjadi pemicu turunnya kepuasan publik.

“Janji akan membuat KPK lebih baik setelah revisi UU KPK, nyatanya tidak kunjung tiba. Yang terlihat malah sebaliknya, KPK melangkah tertatih dan kini malah menjadi salah satu institusi negara yang tingkat kepercayaan publiknya rendah,” ujar Ray.

Ketiga, Ray mencermati soal penegakan hukum yang tebang pilih bagi mereka yang pro dan kontra pemerintah.

“Aman bagi mereka yang pro pada pemerintah, sementara yang kritis banyak yang tumbang karena proses hukum yang menimpa mereka. Situasi ini sangat terbaca jelas. Yang membuat publik tidak terlalu percaya pada penegakan hukum di era pemerintahanan Jokowi,” kata Ray.

Baca Juga: Rahasia di Balik Reshuffle ala Jokowi

Selanjutnya keempat, sambung Ray, isu tiga priode yang menyedot kepercayaan terhadap Pak Jokowi.

“Sekalipun berulangkali Pak Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide ini, tapi kenyataan bahwa banyak pembantunya yang mengkampanyekan isu ini, membuat kepercayaan terhadap komitmen Pak Jokowi tersebut jadi lemah,” ucap Ray.

Terakhir atau kelima, Ray menilai kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ada juga terkait dengna reshuffle yang baru saja dilakukan.

Menurut Ray, reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi tidak memberi sumbangsih yang kuat bagi peningkatan kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Antara Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo, Ke Mana Arah Dukungan Jokowi? Ini Analisa Pengamat

“Sebaliknya nada sumbang dan pesimistis yang berkembang. Figur Pak Zulhas yang merupakan Ketum PAN justru seperti tutup lobang gali lobang. Menteri kurang berprestasi diganti oleh ketum partai yang kemungkinan akan sibuk menghadapi pilpres 2024 yang akan datang,” ujarnya.