Sepak Terjang Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR Pilihan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Raja Juli Antoni resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (15/6/2022).

Sebagai Wamen ATR, Raja Juli menggantikan Surya Tjandra yang sama-sama berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat dipilih masuk Kabinet Jokowi, Raja Juli tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI hingga 2024 mendatang. Adapun jabatannya sebelumnya ialah Sekretaris Jenderal PSI mendampingi Ketua Umum pertama PSI, Grace Natalie.

Dalam jabatannya sebagai Sekjen PSI, sepak terjangnya terlihat pada pesta demokrasi 2019. Raja Juli didapuk menjadi Wakil Sekretaris Timses Jokowi-Ma'ruf hingga menjadi Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain dikenal sebagai seorang politikus, Raja Juli juga merupakan seorang intelektual muda yang aktif di bidang hukum dan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 2000-2022, Raja Juli tercatat menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Lalu, pada 2005-2009, dirinya dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute, satu lembaga yang didirikan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah almarhum Buya Syafii Maarif.

Baca Juga: Profil Raja Juli Antoni, Timses Jokowi dan Politikus PSI yang Diisukan Masuk Kabinet

Selain itu, Raja Juli juga pernah menjabat sebagai Direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Bahkan, pernah menjadi kandidat calon Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2020, namun mengundurkan diri sebab ia ingin fokus di PSI.

Melansir website pribadinya, Raja Juli juga pernah menolak politik dinasti hingga gerontokrasi di pemerintahan. Baginya, politik dinasti membuat kekuasaan hanya beredar atau berputar di kalangan keluarga tertentu.

Sementara itu, ia menilai bahwa dunia politik Indonesia dinilai didominasi oleh para politisi sepuh yang kian enggan lengser ke prabon dan enggan memberikan kesempatan regenerasi politik.

Secara sederhana, gerontokrasi (Inggris: gerontocracy; Prancis: gerontrocatie) dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang didominasi dan dikontrol oleh orang-orang lanjut usia. Gerontokrasi baru muncul sebagai kosakata dalam ilmu sosial politik setelah Jean-Jacques Fazy menerbitkan artikel pada sebuah pamflet politik pada 1828.

"Kita terjangkit penyakit politik bernama gerontokrasi yang dulu pernah menyerang Prancis pada abad ke-19," kata Raja Juli.

Dalam dua isu tersebut, Raja berharap keduanya bisa sirna di perpolitikan Tanah Air. Sebab baginya, Indonesia perlu moral politik baru yang melahirkan kepemimpinan politik yang kukuh dan teguh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah lama menderita.

Hanya dengan cara inilah, politik yang telanjur dianggap kumuh dapat berubah menjadi misi mulia untuk kebajikan dan kemanusiaan. Apalagi, terlihat jelas bahwa politik gerontokrasi berkelindan dengan pola oligarki di mana hanya segelintir elite di pucuk pimpinan partai yang mengambil keputusan penting bagi rakyat.

Sementara terkait dinasti politik, ia berharap, politik dinasti bisa diakhiri karena mengakhiri politik dinasti sama dengan memberi angin segar bagi demokratisasi di Indonesia.

Baginya, rakyat bisa menolak politik dinasti dengan tak memilih pemimpin yang berurusan dengan dinasti politik tertentu, sementara parpol tentu bisa tak mencalonkan mereka yang berpolitik dinasti.

“Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak memerangi politik dinasti,” pungkasnya.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Lantik Menteri dan Wakil Menteri