Soal Menteri Mau Nyapres, PDIP: kalau Berprestasi, Otomatis Diakui Rakyat

JAKARTA, KOMPAS. TV – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut, seorang menteri boleh memiliki cita-cita politik, namun harus tetap memprioritaskan pekerjaannya sebagai pembantu presiden dalam mengatasi persoalan-persoalan rakyat.

“Bahwa di dalam menteri ada suatu cita-cita bagi masa depan, tapi cita-cita itu tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama kerja untuk rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Pernyataan tersebut untuk menanggapi sejumlah menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo - Ma’aruf Amin yang mulai mengambil ancang-ancang untuk mengikuti Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Politikus PDIP: Tanpa Berkoalisi PDI Perjuangan Bisa Usung Capres di 2024

Hasto mengingatkan, seorang menteri memiliki tanggung jawab moral untuk membantu presiden. Karena itu, ungkapnya, PDIP mengimbau agar setiap menteri di kabinet tetap berkonsentrasi dalam tugasnya sebagai pemerintah sehari-hari dan harus terus menunjukkan prestasi.

Menurut Hasto, dengan bekerja baik dan mencetak prestasi, menteri tersebut akan membangun reputasi dan legitimasi pribadi di mata rakyat.

“PDIP percaya kalau mencetak prestasi diakui rakyat, maka akan bangun legitimasi kepemimpinan menteri, itu yang harus dilakukan. Bukan pencitraan yang dikedepankan,” ungkapnya.

Baca Juga: Tak Punya Tokoh Populer, Koalisi Golkar-PAN-PPP Diprediksi akan Gelar Konvensi Capres

Dengan sendirinya, kata dia, menteri tersebut akan diakui kepemimpinannya dan bukan semata karena pencitraan.

“Gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat yang dikedepankan maka otomatis rakyat akan apresiasi,” urainya.

Sementara itu, menurut Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman, Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.

"Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya kurang maksimal," kata Arif seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/5/2022).

Baca Juga: Jika Golkar, PAN, PPP Berkoalisi hingga 2024, Pengamat Sebut Airlangga Bakal Jadi Capresnya

Arif menuturkan, evaluasi perlu dilakukan Presiden Jokowi terhadap menteri agar pemerintahan bisa berjalan maksimal hingga akhir periode kepemimpinan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tercatat mengalami penurunan menjadi 58,1 persen.

“Presiden Jokowi seyogianya melakukan evaluasi. Sehingga pos kementerian dapat maksimal, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.