Pengamat soal Cat Gedung DPR Senilai Rp4.5 M: Patut Ditolak, Kontroversi Gorden Saja Belum Terjawab

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengamat Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, rencana pengecatan gedung bundar atau sering disebut gedung kura-kura  DPR,  yang memakan biaya Rp4,5 miliar sangat patut untuk ditolak.

“Mengapa? Karena kontroversi pengadaan gorden DPR belum jua terjawab sepenuhnya. Rencana audit pengadaan tersebut, sampai sekarang, belum jua jelas nasibnya,” ucap Ray Rangkuti kepada KOMPAS TV, Kamis (19/5/2022).

“Apa hasilnya? Bagaimana prosesnya? Dan sejauh apa koreksi internal atas kejadian ini, apakah proses tendernya dilakukan secara benar, dan sebagainya,” tambah Ray Rangkuti.

Oleh karena itu, kata Ray, sudah semestinya dalam masa menunggu hasil audit tersebut harus ada moratorium segala bentuk pengadaan di gedung DPR.

“Itulah yang sepatutnya. Bukan sebaliknya, audit belum dilakukan tapi pengadaan berjalan terus. Padahal, tidak ada kedaruratan dalam pengadaan tersebut,” tegas Ray.

Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Tender Gorden Rp43,5 M Diminta Dilanjutkan, meski DPR Hentikan Proyek

Apalagi, Ray menilai pengecatan gedung bundar DPR bukanlah sesuatu yang urgent dan prinsipil. Yang tanpa itu, sambung Ray, kinerja DPR jadi terhambat atau terhalang.

“Pengecatan itu bahkan jauh dari kebutuhan untuk perbaikan kinerja dan kapasitas anggota DPR,” ucap Ray.

Lebih lanjut Ray menegaskan, semasa audit tersebut dilakukan, sudah semestinya ada evaluasi pengadaan di dalam internal DPR.

“Pokok soal berlanjutnya pengadaan yang seperti tak habis dan nampak seperti sembrono ada pada tekhnis dan proses pengadaan tersebut,” kata Ray.

DPR, tegas Ray, seharusnya menunjukan bagaimana mestinya proses pengajuan pengadaan di dalam internal DPR. Bagaimana memastikan bahwa memang ada kebutuhan anggota DPR atas satu item pengadaan.

“Mengingat selama ini banyak pengadaan didasarkan pada permintaan anggota DPR, maka sudah semestinya publik diberi info siapa saja anggota DPR yang meminta pengadaan ini atau itu,” ucap Ray.

Baca Juga: Formappi Soroti Kunjungan Kerja BURT ke Turki: Mungkin Kedok untuk Plesiran

Tak hanya itu, Ray juga berharap Ketua DPR Puan Maharani benar-benar memberi perhatian yang cukup dengan masalah ini.

“Sebagai ketua DPR sudah semestinya kita bisa melihat sentuhan perbaikan internal DPR. Tentu sangat disayangkan, bahkan di era ibu Puan pun masalah-masalah klasik yang melukai perasaan rakyat oleh berbagai proses pengadaan di DPR tak jua ada perbaikan signifikan,” kata Ray.

“Saya kira, masyarakat menunggu ide dan langkah reformasi Ibu Puan untuk membenahi DPR,” tambah Ray.