Formula E Diselenggarakan Kurang dari Sebulan, Fraksi PSI Pertanyakan Keberadaan Sponsor

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra mempertanyakan keberadaan sponsor Formula E.

Sebab, penyelenggara belum merilis nama sponsor dari ajang balap listrik tersebut. 

"Sangat tidak logis jika sponsor sampai saat ini logonya belum dipampang. Di mana-mana sponsor itu ditukar dengan eksposur dan promosi, logo pemberi sponsor dipasang di mana-mana," kata Anggara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/5/22). 

Baca Juga: Formula E Digelar Kurang dari Sebulan Lagi, Grandstand Masih dalam Proses Pemasangan

Menurut Anggara, ini memunculkan banyak pertanyaan terkait validitas keberadaan sponsor ini. Apalagi ajang Formula E akan digelar kurang dari sebulan. 

Anggara menilai ada kemungkinan sponsor tersebut tidak nyata atau tidak ada sponsor. 

"Kalau tinggal kurang dari tiga minggu belum ada logo sponsor, sangat mungkin sponsornya gaib atau tidak nyata," kata Anggara.

Anggara mengatakan, ia mengerti jika panitia penyelenggara sulit mendapatkan sponsor, karena, dia menyebut Formula E sebagai acara yang penuh ketidakjelasan. 

"Kami tidak terkejut jika sponsor sulit didapatkan karena sponsor biasanya akan menginvestasikan uangnya ke acara yang jelas seluk beluknya dan memberi keuntungan kembali," kata dia.

Sedangkan, lanjut Anggara, Formula E banyak ketidakjelasan, mulai dari revisi studi kelayakan, jumlah penonton berubah-ubah, sampai mundurnya jadwal penjualan tiket.

"Sponsor pasti berhitung, layak atau tidak investasi di sini," tambah Anggara.

Baca Juga: Tiket Formula E Mulai Dijual Hari Ini, Berikut Rincian Lengkap Harga Tiket dan Fasilitasnya

Selain itu, Anggara juga menyoroti lemahnya kontrol dan pengawasan Pemprov DKI Jakarta terkait persiapan Formula E karena banyak hal yang tidak dapat dijawab Pemprov.

"Pemprov tidak boleh kehilangan kontrol atas penyelenggaran Formula E dengan menyerahkan semuanya kepada panitia. Acara ini bisa terlaksana karena usulan Pak Gubernur dan ada pula anggaran 560 miliar dari APBD sehingga masih ada tanggung jawab Pemprov di sana," tutup Anggara.