Tak Bermanfaat, Ketua Banggar Minta Anggaran Penggantian Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendesak anggaran penggantian gorden rumah dinas anggota legislatif senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan. 

Menurut dia, di tengah pemulihan ekonomi yang belum selesai akibat adanya pandemi Covid-19 amat tak etis bila DPR malah menghamburkan uang untuk keperluan yang tak penting tersebut. 

Baca Juga: Puan Maharani Diminta Atasi Polemik Gorden: Tata Cara Gelap-gelapan Sudah Harus Diakhiri

"Seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi. Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp 43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," kata Said kepada wartawan, Jumat (13/5/2022). 

Politikus PDIP itu menilai penggantian gorden rumah dinas tersebut tak ada manfaatnya. 

"Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi. Saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT," ujarnya. 

Selain itu, proyek tersebut juga akan menimbulkan stigma di masyarakat kalau para anggota DPR tak peka dengan kondisi perekonomian rakyatnya.

"Batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp43,5 miliar. Itu saja pernyataan saya," katanya. 

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sudah melakukan pendalaman terkait polemik proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. 

Wakil Ketua BURT Johan Budi Sapto Pribowo menjelaskan BURT sudah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk dimintai klarifikasi terkait pergantian gorden di 505 rumah dinas DPR sebesar Rp48,7 miliar. 

Sejalan dengan itu, BURT DPR juga telah meminta Inspektorat Utama Sekjen DPR untuk melakukan audit, terkait proyek gorden tersebut.

Rencananya BURT akan mengadakan rapat pada Senin (17/5/2022) pekan depan untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Sekjen DPR dan audit Inspektorat.

Baca Juga: Buntut Polemik Pengadaan Gorden DPR Rp 43 Miliar, BURT Akan Panggil Sekjen DPR 17 Mei Nanti!

Menurut Johan Budi di rapat tersebut akan dibuat keputusan apakah pengadan gorden senilai Rp48,7 miliar untuk rumah dinas jabatan DPR dilanjutkan atau dibatalkan.

"Jadi di rapat tanggal 17 Mei itu memungkinkan mencari kesimpulan apakah proyek dilanjutkan atau dibatalkan," ujar Johan Budi saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (11/5/2022).