Bantu Polda Kaltara, KPK Ikut Telusuri Aset Briptu HSB yang Diduga Hasil Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membantu Polda Kalimantan Utara (Kaltara) untuk melacak aset milik Briptu HSB, tersangka pemilik tambang emas ilegal.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Polda Kaltara telah berkoordinasi untuk melacak aset tersangka Briptu HSB yang diduga hasil dari tindak pidana tambang ilegal.

Tak hanya itu, KPK juga ikut membantu penyidik Polda Kaltara untuk menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kepemilikan tambang emas ilagel tersebut.

Baca Juga: Tak Hanya Usut Tambang Emas Ilegal Briptu HSB, Polisi Usut Dugaan Bisnis Peredaran Narkoba

"Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan. Tentu KPK siap bantu dan koordinasi lebih lanjut terkait hal tersebut, termasuk mengkaji apakah ada dugaan tindak pidana korupsinya pada kasus dimaksud," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/5/2022).

Sebelumnya Dirreskrimsus Polda Kaltara menangkap Briptu HSB di Bandara Juwata pada Rabu siang (4/5/2022). 

Penangkapan polisi tajir yang bertugas di Ditpolair Polda Kaltara itu terkait sejumlah bisnis ilegal.  Salah satunya tambang emas tidak berizin di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

Hasil penyidikan, penyidik Briptu HSB disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Baca Juga: Ini Momen Penangkapan Oknum Polisi Pemilik Tambang Emas Ilegal di Bandara Juwata yang Viral

Kemudian disangkakan melanggar Pasal 112 juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 51 ayat (2) juncto Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dari Barang Dilarang Impor, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Lalu, dijerat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Baca Juga: Tambang Ilegal hingga Narkoba, Ditreskrimsus Polda Kaltara Tangkap Polisi “Crazy Rich” Briptu HSB!

Dalam kasus ini Polda Kaltara telah menyita 15 rekening bank yang diduga terkait dalam bisnis yang dimiliki Briptu HSB, 3 unit eskavator, 2 unit mobil truk, 4 drum berisi sianida dan 5 karbon perendaman.

Selain HSB, ada lima pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka, MI seorang Koordinator tambang emas ilegal, mandor berinisial HR, penjaga bak berinisial MT dan dua orang sopir truk sewaan, berinisial BU dan IG.