Harga Jual Sawit Merosot Tajam, PKS: Pemerintah Harus Bantu Petani

JAKARTA, KOMPAS TV - Kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya berdampak terhadap petani sawit. Sehari setelah kebijakan itu diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani, anjlok.

Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp3.000 - Rp4.000 per kilogram kini hanya dihargai Rp1.200 - Rp1.600 per kilogram. Akibatnya, petani merugi dan serbasalah untuk menjual hasil kebunnya. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk membantu beban hidup para petani sawit tersebut. 

Baca Juga: Harga TBS di Riau Anjlok hingga Rp1.500 per Kilo, Petani Sawit Minta Gubernur Bentuk Tim Pengawas

"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5/2022).

"Sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah."

Menurut dia, salah satu insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar. Misalnya, dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.

"Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM telah menyepakati untuk meningkatkan kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter untuk tahun 2022 dari sebelumnya yang sekitar 15 juta kiloliter," ungkap Mulyanto. 

"Dengan program 30 persen biofuel (B30), dapat diserap minyak sawit mentah lebih dari 5 juta kilo liter. Apalagi kalau program ini dapat ditingkatkan menjadi B40 atau B50, serapan minyak sawit mentah rakyat dapat ditingkatkan," ujarnya.

Selain itu, kata Mulyanto, BUMN perkebunan dan anak perusahaannya yang mengolah hasil sawit harus didorong pemerintah untuk meningkatkan serapan produk TBS petani sawit rakyat tersebut.

"Langkah ini akan cukup menolong para petani sawit rakyat tersebut selama masa pelarangan ekspor CPO dan turunannnya," katanya.

Baca Juga: Kisah Petani Sawit Cicil Biaya Haji Namun Batal Berangkat

Seperti diketahui dari data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019, luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. 

Lahan BUMN hanya sebesar 4 persen. Sisanya sebesar 55 persen adalah lahan sawit dari swasta besar. Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar.