Politikus Demokrat Desak Pemerintah Kaji Ulang Penyaluran Subsidi Biodiesel di BPDPKS

JAKARTA, KOMPAS TV  - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mendesak pemerintah mengkaji ulang penyaluran subsidi biodiesel di dalam program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyaluran insentif biodiesel tersebut hanya dimanfaatkan oleh para pengusaha sawit di Indonesia.

Sehingga, ini harus dikoreksi agar para petani sawit pun dapat merasakan bantuan dari pemerintah. 

"Selama ini penggunaan subsidi biodiesel itu kerap dipakai oleh korporasi sawit besar di Indonesia. Saya mendapatkan laporan kalau petani susah untuk menggunakan dana itu," kata Suhardi kepada KOMPAS.TV, Rabu (27/4/2022). 

Baca Juga: Lawan Kampanye Hitam Sawit, BPDPKS Danai Penelitian

Berdasarkan data yang dimilikinya pada tahun 2022, insentif biodiesel merupakan alokasi terbesar dari BPDPKS dibanding program-program yang lainnya, yakni hampir 80 persen dari pagu belanja BPDPKS, yaitu sebesar Rp 57,9 triliun. 

"Jumlah ini jauh lebih besar dibanding insentif untuk minyak goreng yang hanya Rp 8,3 triliun,” ujarnya.

Menurut dia, bila kebijakan itu tak segera dievaluasi, patut dipertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kecil, khususnya para petani sawit. 

"Pemerintah tidak boleh takut dengan para pengusaha sawit. Bantuan pemerintah harus lebih diprioritaskan kepada para rakyat kecil," katanya. 

Selain itu, ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa secara khusus pengelolaan dana pungutan sawit tersebut. BPK harus mengaudit apakah pengelolaan dana itu sudah efisien dan sudah tepat sasaran. 

Sebab, sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai BPDPKS masih memprioritaskan konglomerat sawit, mengabaikan petani sawit, dan tidak berkontribusi pada percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Hal itu terungkap dalam catatan akhir tahun 2021 yang disampaikan BPDPKS pada Selasa, 28 Desember 2021, di mana lembaga tersebut menggelontorkan dana subsidi biodiesel Rp110,05 triliun selama periode 2015-2021.  

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sejak awal berdiri tahun 2015 hingga 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp137,283 triliun. 

Baca Juga: Wilmar Diduga Terlibat Kasus Mafia Minyak Goreng, Pemerintah Didesak Setop Subsidi Biodiesel

Dana tersebut kemudian disalurkan melalui beberapa program, di antaranya sebesar Rp110,05 triliun (80,16 persen) untuk subsidi biodiesel periode 2015-2021, sebesar Rp6,59 triliun (4,8%) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2015-2021, sebesar Rp389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan selama 2015-2021. 

Selain itu, sebanyak Rp199,01 miliar untuk program pengembangan SDM sepanjang 2015-2021, sebanyak Rp21,1 Miliar untuk  program Sarana dan Prasarana pada 2021, dan sebesar Rp318,5 miliar untuk program promosi, advokasi, dan kemitraan sawit pada 2015-2021. 

Baca Juga: CPO Masih dapat Diekspor, Pengusaha Harus Tetap Beli Harga Sawit dengan Wajar

"Dari data-data program BPDPKS sudah jelas kalau mereka itu lebih mementingkan korporasi ketimbang kesejahteraan petani sawit. Sehingga BPK harus melakukan audit BPDPKS dalam waktu dekat agar indikasi kebusukan di dalam lembaga itu diketahui publik secara terang benerang," kata Suhardi.