Bupati Ade Yasin Ditangkap KPK, Akitivitas Kedinasannya Diambil Alih Wakil Bupati dan Sekda

BOGOR, KOMPAS.TV- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat berjalan normal kendati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ade Yasin.

Saat ini, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin mengambil alih untuk sementara aktivitas kedinasan yang berkaitan dengan Bupati Ade Yasin.

Demikian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, di Cibinong, Bogor, dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (27/4/2022).

"Aktivitas masih berjalan seperti sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kaitannya dengan apakah nanti itu dihadirinya dengan Pak Sekda atau Pak Wakil disesuaikan dengan jadwal," kata Bayu.

Baca Juga: Ditangkap KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Miliki Harta Kekayaan Rp4,1 Miliar

Dalam keterangannya, Bayu mengungkapkan, seyogyanya Bupati Ade Yasin pada Rabu pagi dijadwalkan menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria di Citeko, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Tapi karena Bupati Ade Yasin ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di KPK maka kegiatan kedinasan tersebut diwakilkan.

"Pada dasarnya kami tetap menunggu hasil pemeriksaan dari KPK, KPK mempunyai kewenangan 1 x 24 jam, lalu nanti seperti apa perkembangan hasilnya, kita tunggu sama sama," ujar Bayu.

Sebelumnya dala video keterangan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jika lembaga anti rasuah telah melakukan OTT di Kabupaten Bogor.

"Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," ucap Ali Fikri.

Baca Juga: Kata Firli Bahuri soal OTT KPK Terhadap Bupati Bogor Ade Yasin

Dalam OTT tersebut, Bupati Ade Yasin tidak hanya ditangkap seorang diri tapi bersama sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.

Dalam keterangannya, Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.