Kredibilitas Survei Pemerintah Soal 82 Persen Rakyat Papua Dukung Pemekaran, Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS. TV – Klaim pemerintah bahwa mayoritas rakyat Papua mendukung pemekaran daerah, dipertanyakan berbagai pihak. Hasil survei tersebut diduga hanya sekadar stempel untuk memuluskan rencana pembentukan provinsi baru di tanah Papua.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, yang menyebut hasil survei tersebut tampak bertentangan dengan realitas terkini aspirasi masyarakat Papua.

“Sepertinya (survei) itu  tidak kredibel karena tidak mencerminkan realitas masyarakat  di Papua yang berkali-kali mengekspresikan penolakan (pemekaran daerah),” kata Usman Hamid yang dihubungi KOMPAS TV, Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Soal Uji UU Otsus Papua, Jokowi: Pemerintah Akan Hormati dan Patuh Putusan MK

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud menyebut, 82 persen masyarakat Papua  mendukung kebijakan pemekaran daerah. Survei itu diselenggarakan oleh lembaga kepresidenan.

Mahfud menyinggung soal adanya survei tersebut tersebut usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/4/2022) kemarin.

Usman Hamid yang juga mengikuti pertemuan tersebut, mengaku kaget mendengar adanya survei yang memperlihatkan 82 persen warga di Papua menginginkan pemekaran.

Baca Juga: Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tolak Pemekaran Papua

“Saya meragukan kesimpulan dari survei tersebut,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka secara detail dokumen pelaksanaan survei tersebut beserta hasilnya.

Pemerintah, kata Usman, harus memperjelas siapa yang melaksanakan survei tersebut, cara pengambilan sample, daftar responden, hingga cara-cara survei tersebut dilaksanakan.

Usman meragukan bahwa survei tersebut benar-benar merepresentasikan rakyat Papua. Misalnya, kata Usman, banyak warga Papua yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Baca Juga: Mahfud MD: Hasil Survei Lembaga Kepresidenan, 82 Persen Rakyat Papua Barat Setuju Pemekaran

“Respondennya siapa, apakah mewakili 28 kabupaten di Papua dan  5 wilayah adat. Sedangkan,   banyak wilayah adat yang tidak mudah mengambil survei di situ,” ujarnya.

Menurutnya jika pemerintah tidak menjelaskan dan membuka dokumen secara detail, maka survei soal 82 persen rakyat Papua mendukung pemekaran, tidak bisa dikatakan kredibel.

“Jangan-jangan survei ini, hanya untuk memberikan stemple saja, untuk mendukung kebijakan yang sedari awal direncanakan Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.