Bawaslu Beberkan 6 Program Prioritas Jelang Pemilu 2024, Ada Desa Anti Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS TV - Menyongsong Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki enam program prioritas demi mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan enam program prioritas itu, yaitu pertama mempersiapkan aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Kedua, pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0. 

Baca Juga: Adian Napitupulu Bingung Banyak yang Takut Pemilu 2024 Ditunda: Kenapa Khawatir pada Imajinasi?

"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pemilihan Tahun 2020," kata Bagja seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Kamis (14/4/2022). 

Program strategis ketiga meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, seperti Formulir Pengawasan (Form-A) dan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu). 

Program strategis keempat  pengembangan desa anti-politik uang. Lalu kelima pemberdayaan kader pengawas partisipatif, dan keenam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)," ujarnya.

Ia menyebut, Bawaslu terus berupaya melakukan sejumlah program kerja yang dapat menunjang pengawasan pemilu secara efektif. 

"Hal ini untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa. Tentu dengan dibarengi pengembangan sistem informasi dan pengembangan online," ujarnya.

Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut Jokowi Tak Pernah Perintah 3 Menteri Bicara Tunda Pemilu, Ini Penjelasannya

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari memastikan Pemilu 2024 ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024. Dia menjabarkan sejumlah situasi startegis seperti pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara. 

"Pemilu 2019 masa tujuh bulan untuk sarana kotak suara. Perlu adanya situasi strategis untuk pengadaan dan penyebaran/distribusi logistik pemilu. Tahapan terdekat tahun ini adalah verifikasi partai politik yang kemungkinan hingga akhir Desember 2022," kata Hasyim.