JAKARTA, KOMPAS.TV – Kantor Staf Kepresidenen (KSP) menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat tegas menolak penundaan pemilu. Itu dibuktikan dengan berjalannya proses tahapan pemilu yang sesuai jadwal.
Tenaga Ahli Utama KSP Mufti Makarim dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (13/4/2022) malam, menyebut sejak awal kemunculan wacana itu, Presiden Jokowi menunjukkan ketidaknyamanannya.
“Jadi bukan hanya pada hari Minggu (10 April 2022) itu, tapi sudah jauh-jauh hari, ketika wacana ini dilempar atau dimunculkan oleh beberapa orang, Presiden sudah membuat gestur atau pernyataan-peryataan yang mengindikasikan ketidaknyamanan dengan ide ini,” urai Mufti.
Menurut dia, dari pengamatannya, sejak awal Presiden Jokowi sudah sangat tegas menanggapi wacana tersebut.
Baca Juga: 2 Aktivis '98 Perdebatkan Tuntutan Mahasiswa Soal Tolak Penundaan Pemilu
“Jadi, menurut yang kami amati, kalau dibilang pernyataan Presiden tidak tegas, saya kira sejak awal sudah sangat tegas.”
“Bahkan sampai dengan hari terakhir pada hari Minggu itu, pernyataannya mengulang ketegasan itu. Kenapa? Karena seluruh proses politik untuk penyiapan pemilu itu berjalan,” tuturnya.
Jika sejak awal Jokowi tidak berkepentingan dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, lanjut Mufti, tentu berbagai upaya sudah dilakukan sejak jauh hari.
“Presiden bekerja sesuai dengan timeline atau jadwal dari kegiatan kenegaraaan, sehingga momentum pada hari Minggu, momentum pelantikan yang dilakukan terhadap KPU dan Bawaslu pada Hari Selasa, memang sudah seperti itu kalendernya.”
Penjelasan Mufti tersebut senada dengan pernyataan politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu.
Adian mengatakan, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan penolakan penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap, Koordinator BEM SI Bongkar Strategi dan Alasan Perubahan Titik Aksi 11 April
“Soal tiga periode, ini agak membingungkan ya. Pertama, Jokowi sudah bilang, yang minta tiga periode itu menjilat saya, menampar wajah saya, dan segala macam,” sambung Adian dalam acara yang sama.
“Lalu orang bilang masih kurang. Lalu Presiden katakan lagi, ‘Yang minta perpanjangan itu hak mereka. Tapi, saya akan patuh pada konstitusi’.”
Lalu, Adian menyebut orang sibuk menafsirkan, konstitusi kapan? Nantikah, tahun depankah? Bulan depankah? Atau sekarang?
Sebetulnya, kata Adian, tidak perlu rumit. Jika Presiden berbicara tentang konstitusi, itu artinya konstitusi per hari ini.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.