Politisi PDIP Ungkap Sejumlah Fakta Penundaan Pemilu Tak Bisa Terlaksana

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkap alasan penundaan pemilu dan perpanjangan periode masa jabatan presiden tidak dapat terlaksana.

Adian menjelaskan, wacana penundaan pemilu hanya dilontarkan oleh segelintir orang, baik itu menteri maupun partai politik.

Dari 34 menteri yang ada saat ini, hanya tiga yang membahas hal itu, dan dari sekian banyak partai politik, mayoritas menolak tegas.

“Kemudian di DPR ada juga ketua partai yang  ngomong hal yang sama. Tapi, partai lain tegas-tegas menolak,” tuturnya dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (13/4/2022) malam.

Menurut Adian, perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan jika seluruh anggota DPR dan DPD bergabung dalam MPR.

Baca Juga: Akhirnya Terungkap, Koordinator BEM SI Bongkar Strategi dan Alasan Perubahan Titik Aksi 11 April

“Perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan DPR bergabung dengan DPD menjadi MPR. DPD nya menolak semua.”

Terlebih, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menegaskan penolakan menunda pemilu.

“Buktinya, ketika dia anggap sudah cukup, mengganggu banget sih jadinya, kira-kira seperti itu. Dia bilang, setop, tidak boleh lagi ada yang bicara seperti itu,” lanjut Adian.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Adian mengaku bingung dengan tuntutan tolak penundaan pemilu dalam aksi yang digelar oleh mahasiswa.

“Aksi itu kan untuk tujuan. Tujuannya adalah menolak perpanjangan, menolak perubahan konstitusi. Tujuannya sudah tercapai sebelum aksi, kenapa masih tetap aksi dengan tuntutan yang sama.”

“Kalau begitu aksi itu untuk apa? Apakah aksi untuk aksi atau aksi untuk tujuan,” imbuhnya.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Kompleks Kantor Gubernur Lampung

Yang menjadi problem menurut dia, adalah cara berpikir. Ia menunjukkan sejumlah fakta tentang akan tetap dilaksanakannya pemilu sesuai jadwal.

“Bagaimana kemudian rangkaian fakta pemilihan KPU, pansel KPU dan Bawaslu, rangkaian fakta penolakan sekian partai di parlemen, rangkaian fakta penolakan DPD, pernyataan Presiden dari waktu ke waktu, rangkaian fakta ada 31 menteri lain yang tidak berbicara tentang hal yang sama, itu hilang karena asumsi.” papar aktivis '98 ini.