Ini Kisi-Kisi MAKI soal Korporasi 9 Perusahaan Eksportir CPO yang Dilaporkan ke KPPU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meyakini sembilan perusahaan
yang diduga mengeskpor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) secara besar-besaran
bagian dari produsen minyak goreng besar yang ada di tanah air.

Sebelumnya Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan sembilan perusahaan yang diduga
mengeskpor CPO ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sembilan perusahaan ini diduga tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Sembilan perusahaan yakni PT PA, PT EP, PT PI, PT BA, PT IT, PT NL, PT TJ, PT MS dan PT SP.

Baca Juga: Sejumlah Perusahaan Ekspor CPO Tanpa Bayar PPN, Potensi Kerugian Negara Capai Rp6 Triliun

Boyamin Saiman menuturkan, dari hasil penelusurannya, terdapat empat dari sembilan perusahaan eksportir CPO tersebut memiliki hubungan dengan korporasi produsen minyak goreng besar di tanah air.

Perusahaan pertama memiliki afiliasi dengan produsen minyak goreng yang memiliki lahan sawit, dan jaringan distribusi dengan merek terkenal.

Perusahaan kedua juga memiliki afiliasi dengan korporasi minyak goreng di Indonesia. Menurut Boyamin korporasi tersebut pernah punya riwayat bermasalah mengenai pajak.  

Kemudian dua perusahaan lain yang ditelusuri juga memiliki afiliasi dengan produsen besar minyak goreng di tanah air. 

Baca Juga: Jokowi Tegur Menteri Tak Beri Penjelasan Baik Soal Kenaikan Pertamax dan Minyak Goreng

Perusahaan besar tersebut dikenal karena sering mendapat kasus CPO tumpah di pelabuhan.

"Yang lima perusahaan lain belum saya dalami, tapi ini juga terkait dengan perusahaan besar," ujar Boyamin saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Kamis (7/4/2022). 

Boyamin menambahkan sembilan perusahaan yang dilaporkan ke KPPU ini berada di Sumatera. Mereka melakukan ekspor besar-besaran CPO melalui salah satu provinsi di Sumatra. 

Baca Juga: KKPU Temukan Bukti Dugaan Kartel Minyak Goreng, Kasus Naik ke Tahap Penyelidikan

Belakangan Kejaksaan Agung juga melakukan penyelidikan dugaan gratifikasi penerbitan persetujuan ekspor minyak sawit tahun 2021-2022 dari Kementerian Perdagangan terhadap PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) dan PT Karya Indah Alam Sejahtera (IS).

Menurut Boyamin, sembilan perusahaan yang dilaporkannya bukan bagian dari dua perusahaan minyak goreng yang sedang diselidiki oleh Kejagung. 

"Jadi yang dua perusahaan di Kejagung levelnya di Jakarta, kalau yang sembilan itu ada di Sumatra, ekspornya lewat provinsi di Sumatra di wilayah tengah," ujar Boyamin.

Adapun dalam laporan MAKI ke KPPU, sembilan perusahaan tersebut menjual CPO ke luar negeri dengan harga tinggi, mengekspor CPO ke luar negeri secara besar-besaran dengan dugaan tidak membayar PPN 10 persen dari fasilitas Pusat Logistik Berikat di Pulau Sumatra.

Baca Juga: Kejagung Temukan Dugaan Gratifikasi 2 Perusahaan dalam Izin Ekspor Minyak Goreng

Selain tidak membayar PPN, MAKI menduga sembilan perusahaan tersebut merugikan negara karena tidak memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sesuai ketentuan.

"Harusnya negara mendapat PPN 15 persen ketika dia (sembilan perusahaan) mengekspor, tapi ini hanya mendapatkan 5 persen, artinya ada keuntungan besar," ujar Boyamin di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).