Moeldoko Pastikan Surat KSP Minta Sumbangan Rp800 Juta ke Wali Kota Cirebon Palsu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan sumbangan atas nama KSP.

Hal ini merujuk adanya dugaan penipuan dengan mencatut nama Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam surat pengajuan sumbangan sebesar Rp800 juta ke Wali Kota Cirebon.

Moeldoko menyatakan semua pihak yang masuk ke Kantor Staf Presiden sudah membuat fakta integritas. 

Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin Mau Lapor ke Polda Gara-gara Namanya Dicatut Minta Sumbangan Rp800 Juta

Jika ada penyimpangan dan pelanggaran jabatan atau membawa nama lembaga maka pihaknya tidak segan untuk memecat.

"Jadi saya pastikan untuk tidak ada bantuan atau permintaan bantuan seperti itu," ujar Moeldoko saat jumpa pers, Rabu (6/4/2022).

Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya permintaan sumbangan atau bantuan dengan mengatas namakan lembaga KSP.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan seluruh anggaran KSP didukung sepenuhnya oleh APBN. Jika ada oknum yang mengaku dari KSP untuk meminta sumbangan, menekan maupun meminta proyek, dipastikan oknum tersebut bukan dari lembaga yang dipimpinnya. 

Baca Juga: KSP Ingatkan Masyarakat Penerima BLT Gunakan Bantuan Hanya untuk Beli Minyak Goreng

"Sering saya mendapat pesan, ada yang mengaku KSP. Saya pastikan itu bukan KSP, tangkap dia," ujar Moeldoko.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin berencana melaporkan dugaan penipuan yang mengatas namakan dirinya dan lembaga Kantor Staf Presiden.

Pelaporan tersebut terkait surat palsu dengan kop KSP dan pencatutan nama Ali Mochtar yang  meminta sumbangan kepada Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. 

Baca Juga: Ketika Trio Istana Moeldoko, Pratikno dan Pramono Dicecar DPR Soal Jabatan Presiden 3 Periode

Menurut Ngabalin surat yang ditujukan kepada Walikota Cirebon tersebut tidak memenuhi kaidah dan standar administrasi yang berlaku di KSP.

Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Deputi IV KSP dan Kepala Staf Kepresidenan terkait pencatutan namanya dan lembaga Kantor Staf Presiden. 

"Yang jelas surat itu palsu dan sangat merugikan saya secara pribadi dan kelembagaan. Para tenaga ahli di KSP tidak memiliki kewenangan berkirim surat dan mengatasnamakan lembaga," ujar Ali Mochtar Ngabalin dalam pesan tertulisnya.