AHY Ungkap Suara Rakyat Bukan Tunda Pemilu, Tapi Mengeluh Harga Bahan Pokok Melambung Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan suara rakyat yang menginginkan penundaan pemilu hingga 3 periode untuk jabatan presiden.

Sebab fakta yang didapatinya, suara rakyat yang santer terdengar justru mengeluhkan kenaikan sejumlah harga bahan pokok.

Demikian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam wawancaranya bersama Jurnalis KOMPAS TV Nizar Ramadika, Selasa (5/4/2022).

“Kalau awal-awal dikatakan ini adalah kehendak rakyat untuk menunda pemilu, rakyat yang mana? Rakyat yang mana?” kata AHY.

“Yang jelas, rakyat sesungguhnya tadi kami temui, justru mengeluhkan harga harga bahan pokok yang melambung cukup tinggi, masalah keadilan yang mereka tidak dapatkan, itu rakyat betul, tidak direkayasa, tidak dimodifikasi,” tambahnya.

Baca Juga: AHY Sebut Penundaan Pemilu 2024 akan Buat Kondisi Indonesia Kacau

Dari fakta tersebut, AHY pun berharap tidak ada pihak-pihak yang melakukan manipulasi terhadap pikiran rakyat.

Terlebih, wacana atau pun ide menunda pemilu atau pun jabatan 3 periode presiden tidak dibenarkan oleh konstitusi.

“Partai Demokrat tegas mengatakan menolak segala ide, wacana apapun yang diagendakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak bisa diterima dengan akal sehat sebetulnya,” ucapnya.

“Mengutak-ngatik mengakali konstitusi misalnya, apakah itu penundaan Pemilu? Bisa dikatakan itu bukan penundaan tapi pembatalan, kalau menunda itu satu-dua hari, itu pun tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi ketika sudah ditetapkan tanggalnya secara bersama-sama,” tambah AHY.

Atas dasar itu, AHY pun kembali menegaskan jangan sampai wacana penunda pemilu apalagi presiden 3 periode terealisasi. Sebab itu berarti, Indonesia dalam proses demokrasi mundur ke belakang.

Baca Juga: Mahasiswa Ajak Masyarakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024: Kita Harus Beri Pelajaran buat Elite

“Jangan sampai kita mundur ke belakang, karena wacana ini mengkhianati reformasi,” tegas AHY.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan wacana penunda pemilu sempat disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal tahun 2022.

Wacana itu tenggelam, kemudian muncul lagi dan disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Tidak berhenti di situ, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga memberi sinyal yang sama.

Dalam argumennya, Luhut mendasarkan pada big data yang dimilikinya, bahwa ada suara rakyat cukup signifikan menginginkan penundaan pemilu.