Dukung Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Anggota DPR: Tapi Tes Masuk Jangan Banyak Dikurang-kurangin

JAKARTA, KOMPAS.TV — Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan pihaknya mendukung kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar menjadi anggota TNI.

Menurut Bobby, hal tersebut sesuai dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 UU 34 tahun 2004, PP 39 Tahun 2010, TAP MPRS 25 Tahun 1966, dan TAP MPR 1 Tahun 2003.

Ia juga menyebut, seseorang yang mendaftar jadi anggota TNI belum tentu juga akan diterima karena ada tes-tes yang harus diikuti.

"Jadi memang sebenarnya kita kan secara konstitusi menjamin setiap hak warga negara, apalagi kalau cuma mendaftar saja. Apalagi mendaftar kan belum tentu diterima juga, karena ada tes lainnya," kata Bobby dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (1/4/2022).

Ia menilai aturan yang disampaikan panglima TNI menjadi penegasan atas praktik Penelitian Khusus (Litsus) atau penilaian berdasar keturunan di era Orde Baru yang sebelumnya masih terlihat abu-abu.

"Setelah adanya penegasan dari Panglima TNI yang tadinya hal masih abu-abu dan masih ada yang meneruskan praktik litsus seperti zaman dulu. Dengan adanya penegasan ini mungkin bisa lebih terbuka," ujarnya.

Baca Juga: Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI, Komnas HAM: Harus Diterapkan di Instansi Lain

Terkait aturan itu, Bobby mengatakan, pihaknya akan memastikan TNI memiliki satu rangkaian tes untuk menjamin keturunan PKI tidak terpapar paham terlarang di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan kepada TNI untuk tidak banyak mengurangi tes-tes yang sudah ada sehingga nantinya bisa memiliki sistem rekrutmen yang mumpuni.

"Saya rasa TNI memiliki sistem internal dan kami ingin memastikan paling tidak instrumen itu ada. Itu adalah bagian dari penilaian, makanya saya lebih ingin menekankan kalau kesempatan itu bisa siapapun mendaftar, tapi tes-tes itu jangan banyak yang dikurang-kurangin," terang Bobby.

"Tes akademik dikurangin, tes renang dikurangin dengan alasan pemerataan. Sekarang dilihat dengan ada tes akademik renang ini aja masih banyak dinamika pertahanan seperti di Papua. Jangan yang sudah ada malah dikurang-kurangin," imbuhnya.

Untuk diketahui, para calon prajurit TNI harus menjalani serangkaian tes mulai dari tes mental Ideologi, Psikologi, Akademik, Kesamaptaan Jasmani, hingga Kesehatan.

Lebih lanjut Bobby menjelaskan, jika kemudian beberapa tes dihilangkan, TNI perlu mencari dan memiliki metode pelatihan khusus sehingga prajurit bisa lebih profesional.

Ia menilai kemampuan prajurit itu penting karena berkaitan dengan sistem pertahanan. Artinya, jika ada pengejaran yang tidak selesai, perlu dipastikan hal tersebut terkait dengan SDM, alutsista, atau dari koordinasinya.

"Kita melihat ada di beberapa lokasi melakukan pengejaran-pengejaran nggak selesai-selesai, misalkan itu apakah dari SDM-nya atau dari alutsistanya atau dari koordinasinya. Itu semua bertumpu pada kemampuan prajurit," kata Bobby.

"Mungkin dengan formulasi baru, rekrutmen TNI ini akan membuat tentara yang lebih modern dan profesional sehingga pertahanan kita akan lebih efektif."

Baca Juga: Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Sejarawan: Ini Sesuatu yang Sangat-sangat Positif