Anggota Komisi I DPR Dukung Kebijakan Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI bisa mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI.

Sebab, meski diizinkan nantinya mereka juga akan mengikuti rangkaian tes lainnya. 

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (31/3/2022). 

Ia menjelaskan, dalam seleksi menjadi prajurit TNI nanti ada tes wawasan kebangsaan, yang akan memastikan mereka tak terpapar paham leninisme, komunisme, dan marxisme.

Baca Juga: Panglima Jenderal Andika Perkasa Tegaskan Keturunan PKI Boleh Daftar Jadi Prajurit TNI

"Ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran leninisme, komunisme, dan marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS no 25/1966," ujarnya. 

Hal senada dikatakan anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono yang menilai keputusan Jenderal Andika itu ada dasar hukumnya. 

"Saya melihat pernyataan beliau itu lebih kepada penegakan hukum akan Tap MPRS yang tegas menyebutkan apa saja yang dilarang," katanya. 

Meski begitu, ia mengimbau agar Jenderal Andika menginstruksikan jajarannya agar memperketat tes masuk prajurit TNI.

Sehingga bisa dipastikan nantinya kalau para abdi negara tersebut tak ada yang memiliki paham komunisme.

"Tentunya perlu pendalaman dan tes yang lebih akurat agar bisa mendeteksi siapa saja yang terpapar paham tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan aturan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Adapun TAP MPRS XXV/1966 tersebut tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme”.

Menurutnya, dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut bukan melarang keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis.

Jenderal Andika pun menyampaikan bahwa dirinya patuh terhadap perundang-undangan.

Baca Juga: Tegas! Jenderal Andika Perkasa Perbolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi Prajurit TNI

Dengan demikian, ia meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat.

"Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum," tandasnya dalam momen tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada lagi larangan tersebut.