Puan Ingatkan Pemerintah: Pasokan Biosolar Jangan Terganggu agar Distribusi Logistik Aman

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. 

Politikus PDIP itu mendesak pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan. Hal ini mengingat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu akan menimbulkan permasalahan yang lainnya.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan, Rabu (31/3/2022).

Baca Juga: Pengurangan Pasokan Biosolar Hingga 15 Persen, Antrean Kendaraan Terus Mengular di Sejumlah SPBU!

Menurut dia, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi. 

Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Selain itu, masalah tersebut pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, ia meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar. 

“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. 

Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi. 

“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” katanya.
 
Ia menyebut, pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Sebab, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari. 

“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi. Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran." 

"Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” katanya.

Ia mengaku mendapatkan laporan penggunaan biosolar bersubsidi ini banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar yang berhak mengonsumsi jenis BBM tersebut. 

Baca Juga: Kodim Jakbar Gerebek Penimbun Solar di Kembangan, Modusnya Dijual Ecer ke Lokasi Proyek!

Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali. 

“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” kata Puan.