ICW Surati Menko Luhut, Minta Buka Data yang Sebut Masyarakat Dukung Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) untuk meminta Menkomarves, Luhur Binsar Pandjaitan, membuka data 110 juta pengguna media sosial yang ia klaim menyatakan mendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

"Pada hari ICW resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Luhut Binsar Pandjaitan, Menkomarves, tentang big data mendukung penundaan Pemilu tahun 2024," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di gedung Kemenkomarves, Rabu (30/3/22). 

Baca Juga: Menko Luhut Tanggapi Soal Rencana Kehadiran Presiden Rusia Putin di KTT G20 Indonesia

Kurnia mengatakan pihaknya meminta Luhut bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut. 

Terlebih, kata dia, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kemenkomarves, tidak ada klausul yang menyatakan tugas Menkomarves untuk bicara mengenai politik. 

Ia meminta Luhut menjelaskan bagaimana metodologi, kapan, dan untuk apa pengambilan data tersebut dilakukan. 

"Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan," kata dia.  

Menurut dia, banyak pihak yang meragukan keabsahan legalitas dari data yang Luhut paparkan. 

"Kami tidak ingin pejabat publik bicara tanpa ada bukti yang konkrit," kata diam 

Jika Luhut tidak bisa menjelaskan, lanjut dia, maka Presiden Joko Widodo diminta menegur dan mengevaluasi kinerja Luhut yang disebut bicara tanpa kewenangan dan data yang jelas. 

Nantinya, ICW akan melanjutkan ke jalur litigasi melalui sidang di Komisi Informasi Pusat jika tidak ada respons dari Luhut atas surat yang sudah dilayangkan. 

Baca Juga: Luhut: Belanja Pemerintah Rp400 T, Buka 2 Juta Lapangan Kerja, Tambah Ekonomi 1,7 Persen

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim banyak warga yang  mendukung Pemilu 2024 ditunda. Data ini ia ambil dari aktivitas media sosial pada 110 juta orang. 

Alasannya masyarakat setuju, kata dia, karena tidak rela uang ratusan triliun dipakai untuk Pemilu ketika pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan. 

Namun, ia enggan membuka data tersebut kepada publik.