Kepala Otorita IKN Ajak Masyarakat Ikut Kontribusi Bangun Ibu Kota Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengajak masyarakat untuk ikut serta membangun IKN 'Nusantara'.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelaskan pembangunan Ibu Kota baru ini dilakukan secara jangka panjang, dan tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.

Badan otorita akan membentuk sumber pendanaan pembangunan IKN Nusantara. Selain APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBDU), masyarakat juga bisa ikut membantu.

Baca Juga: Pemerintah Sebut Crowdfunding Atau Urun Dana Jadi Alternatif Bangun IKN, Bagaimana Sistemnya?

Hal ini sejalan dengan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan sumber pendanaan sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara bisa berasal dari APBN, APBD, KPBDU dan dari masyarakat.

"Jadi Masyarakat bisa urun rembuk dalam skala-skala tertentu ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan," ujar Bambang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/3/2022). 

Bambang menambahkan saat ini sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang ingin ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN. 

Salah satunya yakni datang dari diaspora global dimana warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri namun ingin memiliki rumah diaspora di kawasan IKN.

Baca Juga: Bangun IKN dengan Cara Urun Dana Masyarakat, PKS: Pemerintah kembali Ingkar Janji

Menurut Bambang, inisiatif diaspora ini tentu disambut baik dan akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.

"Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," ujar Bambang. 

Adapun nantinya Badan Otorita IKN akan membentuk satu badan usaha yang bertugas dalam menarik investor. 

Baca Juga: Urunan Dana untuk Bangun IKN Nusantara, Jubir: Sifatnya Alternatif, Bukan Prioritas...

Badan usaha ini diharapkan dapat bekerja secara lincah berhubungan dengan pihak-pihak mitra pembangunan.

Badan Otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan, manajer perkotaan.

Sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha yang bisa bekerja sama dengan berbagai mitra swasta dan juga masyarakat.

"Membangun kota itu tidak sebentar, ini akan dilakukan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan. Bahkan kita punya perencanaan sampai 2045, ini tentu membutuhkan support, pembiayaan dan dari berbagai elemen masyarakat," ujar Bambang. 

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Pindah ke IKN Nusantara: Kalau Enggak Mau, Ya Keluar