Jokowi Perintahkan Mendagri agar Pemerintah Desa Gajian Setiap Bulan: Masa Tiga Bulan Sekali

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak tahu jika pemerintah desa menerima gaji tiap tiga bulan sekali.

Atas kondisi tersebut, Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyelesaikan persoalan gaji pemerintah desa secepatnya.

"Oh gajinya sebulan sekali? Pak Mendagri ini ada yang belum dijawab, setiap bulan,” perintah Presiden Jokowi kepada Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalam Silaturahmi Nasional APDESI, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Pesan Jokowi ke APDESI soal Dana Desa Rp468 T: Jangan Pikir Ini Uang Kecil, Hati-hati Mengelola

“Saya terus terang enggak tahu, masa gaji diberikan tiga bulan sekali, saya enggak ngerti, akan segera kita rubah dan usahakan setiap bulan,” tambah Jokowi.

Tugas kepada Mendagri tidak hanya itu, Presiden dalam kesempatan tersebut juga meminta Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar persoalan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemerintah desa tidak ruwet.   

Sebab, kata Presiden, berdasarkan pantauannya serapan anggaran dana desa masih 13,5 persen dari Rp68 Triliun.

“Untuk tahun ini, tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp68 triliun sampai pagi tadi saya cek udah berapa sih serapannya, masih 13,5 persen,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pesan Jokowi ke APDESI soal Dana Desa Rp468 T: Jangan Pikir Ini Uang Kecil, Hati-hati Mengelola

“Mungkin juga tadi keluhan dikarenakan laporan SPJ nya yang terlalu luas dan bertele-tele, betul? Pak Mendagri ini coba diurus dengan kementerian keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah,” tambahnya.

Jokowi khawatir, jika SPJ rumit ke depan pemerintah desa tidak bekerja optimal untuk melakukan pembangunan di desa.

“Nanti para kepala desa ini ndak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja, saya itu lihat SPJ sudah pusing juga, saya aja yang liat saja pusing, apalagi yang melaksanakan,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Tapi sudah bolak-balik perintah mengenai ini, ternyata nggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita, tapi semoga setelah keluhan ini ditindak lanjuti oleh Mendagri agar semuanya lebih simpel dan lebih mudah lebih sederhana,” lanjutnya.