Respons Amarah Jokowi soal Barang Impor, KSP Minta Ini ke LKPP dan Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) lebih meningkatkan pengawasan terhadap realisasi belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah.

Dengan begitu, instruksi Presiden Jokowi untuk menekan belanja impor dan menggantinya dengan produk lokal dapat terlaksana optimal.

Demikian Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (28/3/2022).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, yakni memaksimalkan produk dalam negeri, benar-benar dilaksanakan, (maka) KSP akan mengawal dan mendorong Kementerian Keuangan dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah,” kata Edy.

Baca Juga: Jokowi Marahi Menkes, Mentan hingga TNI-Polri yang Masih Beli Produk Impor: Jangan Diteruskan!

Ke depan, lanjut Edy, KSP akan memastikan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patuh dengan instruksi Presiden Jokowi.

Yakni, memenuhi ketentuan alokasi belanja produk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang dan jasa.

“Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi,” ucap Edy.

Sebab, lanjut Edy, pada dasarnya banyak UMKM di Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan belanja K/L dan BUMN.

Namun memang, perlu penyesuaian agar produk koperasi dan UMKM domestik dapat selaras dengan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah selaku pengguna.

Baca Juga: Jokowi Geram Kementerian dan Lembaga Beli Barang Impor: Bodoh Sekali Kita

Maka dari itu, KSP berharap K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa.

“Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu,” katanya.

Di samping itu, lanjut Edy, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah wajib untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM.

Sehingga semakin bisa memenuhi tuntutan pasar yakni pengguna barang dan juga memiliki harga yang kompetitif.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Jokowi marah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo perihal alat kesehatan dan alat mesin pertanian yang masih impor dari negara lain.

Amarah Presiden Jokowi itu disampaikan saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Dorong UMKM Masuk E-Katalog Disanksi Potong DAK dan Tahan DAU

“Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi, saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor, mau kita terus-teruskan,” ucap Jokowi.

“Silakan! nanti mau saya umumkan kok, saya kalau sudah jengkel, ini saya umumin nanti, ini Rumah Sakit Daerah beli masih impor, Kementerian Kesehatan masih impor, saya baca nanti,” ujarnya.

Presiden Jokowi tidak hanya mengkoreksi kerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih melakukan impor dalam pengadaaan alat kesehatan, tapi juga terhadap dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga: Jokowi Singgung soal Reshuffle: Itu Bagian Saya

“Alsintan, Menteri Pertanian, apa traktor-traktor kaya gitu bukan high tech aja, impor, jengkel saya!” kata Presiden Jokowi.

“Saya kemarin dari Atambua, nanam jagung saya lihat ada traktor ada alsintan, aduh nggak boleh pak menteri, nggak boleh,” kata Jokowi.

Bukan hanya Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian yang kena sentil Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut.

Presiden Jokowi juga mengkritisi pembelian sejumlah barang di institusi Polri dan TNI yang juga masih impor.

“CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor,” kata Presiden Jokowi.