Sekjen PDIP Tegaskan Menteri yang Bersikeras Usulkan Penundaan Pemilu Tak Paham Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ikut mendorong soal wacana penundaan pemilu.

Dia kemudian mengingatkan para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Bahkan, Hasto menyebut jika ada menteri yang masih bersikeras mendorong wacana penundaan pemilu, maka dinilai tidak memahami konstitusi pemerintah.

"Menteri yang terus ngotot berbicara di luar kewenangannya, itu tidak memahami hakikat konstitusi kita ini," kata Hasto seperti yang dilaporkan Reporter Kompas TV Gratia Adur, Minggu (27/3/2022).

Mengingat kata dia, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

PDIP, lanjut dia, mengakui bahwa konstitusi Indonesia belum sempurna, namun saat ini fokus semua elemen bangsa adalah lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

"Meskipun PDIP tahu kalau konstitusi kita belum sempurna, tetapi skala prioritas kota adalah bantu rakyat dulu," tegasnya. 

Baca Juga: Zulkifli Hasan: Penundaan Pemilu Itu Urusan Partai, Jangan Salahin Presiden Jokowi!

Big Data Luhut soal Penundaan Pemilu Terbantahkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat mengeklaim memiliki 110 juta big data terkait dukungan penundaan Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Hasto menuturkan big data  tersebut tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan saat Luhut tidak mau membuka terkait data tersebut.

"Sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya, kan Pak Luhut sendiri tidak mau men-declare itu sehingga itu otomatis telah terbantahkan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengeklaim mayoritas publik ingin pemilu ditunda.

Klaim ini menurut Luhut diambil dari big data pemerintah terhadap 110 juta pengguna media sosial.

Luhut menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda.  

Baca Juga: Demokrat: Big Data Luhut Tak Perlu Diributkan, Penundaan Pemilu adalah Pelanggaran Berat Konstitusi