Perludem Dorong Penyelenggara Pemilu Konsisten Kawal Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong para penyelenggara pemilu konsisten mengawal partisipasi kelompok rentan, seperti kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pesta demokrasi tersebut.

Demikian anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam webinar nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertajuk Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (25/3/2022).

“Kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, ataupun kelompok miskin itu menghadapi hambatan berlipat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu,” ujar Titi.

Baca Juga: PDIP Tolak Penundaan Pemilu, Muhaimin Iskandar: Saya Menunggu Panggilan Bu Mega

Maka dari itu, lanjut Titi, perlu komitmen kuat dari para penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam harapannya, Titi menekankan kepada Bawaslu saat membicarakan aspek pengawasan, untuk terus konsisten melibatkan kelompok rentan.

Titi pun mendeskripsikan sejumlah hambatan yang dihadapi oleh masyarakat umum ketika hendak berpartisipasi dalam pemilu.

Antara lain, masih sulit untuk mengakses pendidikan pemilih dan kemunculan berbagai berita bohong terkait dengan pemilu yang dapat mencederai nilai kebebasan serta keadilan dalam pilihan mereka.

Namun, lanjut Titi, di sisi lain kelompok rentan justru akan mengalami hambatan berkali lipat karena mereka juga kerap mendapatkan perilaku diskriminatif dari beberapa pihak.

Baca Juga: Analis Politik Ini Yakin Jokowi Tidak Lakukan Reshuffle: Isu Penundaan Pemilu Nggak Berjalan Kan?

“Kelompok rentan ini justru lebih terhambat karena diskriminasi yang masih sering mereka hadapi,” kata Titi.

Untuk mengoptimalkan partisipasi kelompok rentan dalam pelaksanaan pemilu, Titi mendorong para pihak penyelenggara pemilu memberikan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai berdemokrasi kepada masyarakat.

Sebab, hal tersebut menjadi satu di antara untuk membangun kesadaran para pemilih dalam mengawal suara mereka saat pemilu berlangsung.

“Kunci membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pendidikan,” ujarnya.

“Namun, tidak bisa melompat langsung pendidikan kepemiluan, harus diawali oleh pendidikan dan internalisasi nilai-nilai berdemokrasi. Pemilu itu hanya elemen dari demokrasi,” tambah Titi.