Jubir Menko Luhut Pertanyakan Metodologi dan Verifikasi Kajian LSM

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Laporan  sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal dugaan kejahatan ekonomi di Papua yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditanggapi dengan santai.

“Pihak Pak Menko Luhut menanggapinya santai saja ya, karena Pak Menko tahu persis tidak ada bisnis di sana,” ujar Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi dalam video keterangan yang diterima KOMPAS TV, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya, yang harus khawatir adalah para LSM yang membuat kajian tersebut.  Ia pun mempertanyakan terkait  metodologi dari pembuatan kajian cepat tersebut.

“Apakah tidak harus ada crosscheck atau verifikasi terhadap target individu dalam laporan tersebut. Kemudian juga tentang parameter dan kriteria bagaiman laporan itu boleh dipublikasi atau diviralkan. Itu yang harus merekA jawab,” ungkapnya.

Baca Juga: Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka, 'Siap Minta Maaf Asalkan Luhut Paparkan Data Tandingan'

Jodi pun menyampaikan, pihaknya sangat terbuka terkait persoalan ini. Maka dari itu langkah memilih membawa ke pengadilan dan membuka semuanya disana agar publik mengetahui.

“ini harus dibuka saja di pengadilan biar semua publik tahu dan kita semua sudah siap. Daripada mereka atau siapa pun membuat opini-opini sesat di publik,” ucapnya.

Adapun, persetruan ini  dimulai saat siniar (podcast) berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang dibuat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan membaha s keterlibatan sejumlah pejabat, termasuk Luhut, dalam konflik di Papua.

Disebutkan, Luhut berbisnis di Blok Wabu yang diklaim menjadi salah satu konflik bersenjata terus terjadi di  Papua.