Merkuri Jadi Ancaman Serius, Menteri LHK Sebut Perlu Penanganan Mendesak di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV – Persoalan perdagangan ilegal merkuri  di Indonesia secara mendesak perlu diatasi.

Merkuri merupakan salah satu bahan kimia yang diperdagangkan secara ilegal di dunia dengan perkiraan nilai global lebih dari 200 juta dolar Amerika per tahun dan terus bertambah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan, peredaran ilegal merkuri akan mencemari seluruh komponen ekosistem mulai dari keanekaragaman hayati, perubahan iklim hingga pencemaran. Selain itu, juga mengganggu data resmi global perdagangan merkuri.

"Paparan merkuri akan memberikan ancaman serius kepada manusia, terutama perempuan dan anak-anak pada berbagai masalah kesehatan," ujarnya  saat pidato pada satu sesi di Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata tentang Merkuri yang berlangsung di Bali 21-25 Maret 2022 yang tercantum dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Menurut dia, perdagangan merkuri secara ilegal ini juga memiliki sifat lintas batas negara. Tidak ada negara yang dapat mengatasi masalah ini secara efektif, tanpa dukungan langsung dari negara tetangga dan komunitas internasional.

Baca Juga: BPOM Umumkan Produk Kosmetik Mengandung Merkuri, Kenali Bahayanya

"Harus ada kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Komunitas internasional berharap kepada kita, bagaimana Konvensi Minamata menghentikan perdagangan ilegal merkuri," ungkapnya.

Disebutkan, dalam laporan yang dikeluarkan United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 2020, banyak merkuri yang digunakan dalam Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) diperdagangkan secara ilegal, beberapa di antaranya mudah diperoleh melalui e-commerce.

Upaya penghentian

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak perdagangan ilegal merkuri, memandang perlu untuk mengatasi masalah ini secara mendesak.

Penanganan masalah tersebut perlu memperkuat kesadaran dan komitmen global melalui kerja sama dalam memerangi perdagangan ilegal merkuri, antara lain pada bidang pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengarusutamakan isu perdagangan ilegal merkuri di bawah Deklarasi Bali dalam penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata di Bali yang tengah berlangsung saat ini.

Bali Declaration atau Deklarasi Bali telah resmi diluncurkan dan diadopsi pada Selasa (21/03).

Ketua Delegasi RI, Muhsin Syihab menjelaskan, seperti yang ditunjukkan oleh Deklarasi Bali, kerja sama ke depannya akan dipandu oleh Konvensi, dan bertujuan untuk mencegah peredaran merkuri dalam jumlah besar agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Fokus Deklarasi Bali yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan ilegal, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak dikarenakan banyak negara yang terkena dampak negatif perdagangan ilegal merkuri.