Pimpinan KPK soal Survei Litbang Kompas: Kami Memang dalam Periode Penuh Kontroversi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku periode kepemimpinannya penuh dengan kontroversi.

Demikian Nurul Ghufron merespons survei Litbang Kompas yang menunjukkkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK berada di angka 48,2 persen.

“Kami berterima kasih kepada Kompas yang terus selalu memberikan apa survei penilaian memotret bagaimana respons masyarakat terhadap KPK setiap masa termasuk saat ini, itu yang pertama,” ucap Nurul Ghufron di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (23/3/2022).

“Yang kedua bahwa juga, perlu digaris bawahi bahwa kami itu memang dalam periode-periode yang penuh kontroversi ya,” ujarnya.

Di sisi lain, Nurul Ghufron menambahkan, KPK saat ini juga memiliki banyak tugas yang memang tidak populer di hadapan publik.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Erick, Mahfud, Puan Bisa Berebut 15,9 Persen Suara yang Belum Memilih Capres

“Misal itu TWK, juga di kala Covid-19 yang memang kami memiliki keterbatasan untuk memobilisasi proses penegakan hukum. Sehingga semua memang menjadi bagian dari kenyataan yang harus kami hadapi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nurul Ghufron mengatakan apa pun poin penilaian dalam survei Kompas, baik itu terkait aktivitas pengawasan oleh Dewas atau pun penegakan etik bagi punggawa akan menjadi bahan evaluasi bagi KPK.

“Jadi baik pimpinan maupun pegawai KPK, itu semua menjadi bahan kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap Nurul Ghufron.

Sebagaimana hasil survei Litbang Kompas, perihal yang persentasenya cukup tinggi untuk segera diperbaiki dari kinerka KPK adalah penindakan tegas bagi pemimpin dan pegawai yang melanggar kode etik dengan angka 32,7 persen.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies Semakin Meninggalkan Calon Lain

Kemudian, hal yang perlu diperbaiki selanjutnya oleh KPK adalah kerja sama antarlembaga penegak hukum di angka 20,3 persen.

Lalu, urutan ketiga dari survei Litbang Kompas yang perlu diperbaiki dari KPK adalah penegakan hukum atau meningkatkan operasi tangkap tangan dengan angka 21,1 persen.

Diikuti dengan perlunya perbaikan 13,5 persen proses seleksi pemimpin dan pegawai yang lebih berintegritas.

Untuk perihal kinerja KPK yang diperbaiki, ada 6,2 persen responden menyatakan tidak tahu. Kemudian 4,3 persen yang perlu diperbaikin dari KPK adalah peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sementara itu berada di urutan tiga terendah dalam survei Kompas yang perlu diperbaiki KPK adalah transparansi 0,9 persen, independensi 0,6 persen, dan di urutan terakhir adalah ganti pimpinan 0,4 persen.