Kemenko Polhukam Akan Gelar Rakor Penundaan Pemilu, Ini Penjelasan Mahfud MD

JAKARTA, KOMPAS TV - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022). 

Hal itu tertuang dalam surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022). 

Baca Juga: Nama-nama Pendukung Penundaan Pemilu 2024 Harus Dicatat, Pakar UGM: Mereka Teroris Konstitusi

Kegiatan itu pun turut mengundang Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber. 

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan ihwal adanya kegiatan tersebut. 

"Banyak teman dan wartawan yang menanyakan ke saya tentang kegiatan Kedeputian I Kemenko Polhukam di Balikpapan, pada hari Senin tanggal 21 Maret mendatang." 

"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (18/3/2022). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, pemerintah tetap akan mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu pada 2024 mendatang.

Baca Juga: Luhut-Mahfud Beda Sikap soal Pemilu 2024, PKS: Jokowi Tidak Pegang Kendali Kabinet

"Artinya, Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak. Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah," katanya.

Sebelumnya, elite partai politik dari PKB, PAN dan Golkar mendesak agar Pemilu 2024 ditunda. Alasannya karena kini Indonesia masih dilanda krisis ekonomi akibat adanya pandemi virus corona.