Dua Tahun Menjabat, Wagub DKI Curhat Ikut MLM Karena Tidak Ikut Proyek

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, bercerita, setelah menjabat selama dua tahun, dia justru ikut mendaftar multi level marketing atau MLM. Sebab, selama dua tahun ini, Riza tidak pernah mendapatkan tambahan penghasilan apapun. 

"Saya ini sudah dua tahun menjadi wagub, di rumah tidak ada yang tambah, yang tambah malah diomelin pak, pulangnya malam terus," cerita Riza pada acara Bimbingan Teknis Antikorupsi Mewujudkan Keluarga Berintegritas di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3/22). 

Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Kalau Ingin Naik Mobil Mewah, Jangan Jadi ASN

Riza bercerita, bukan nominal uang yang bertambah, justru masalah yang bertambah. Ia bercerita selama ini tidak pernah ikut mendapatkan proyek sementara enam bulan lagi akan pensiun dari jabatannya sebagai wakil gubernur. 

Oleh karena itu, istrinya kemudian menyuruh Riza untuk mendaftar bisnis MLM. 

"Istri saya nyuruh saya ikut multilevel (MLM) pak, ya sudah. Katanya kalau tidak dapat proyek, tidak dapat ini tidak dapat itu, tidak boleh main proyek, ya tidak boleh saya bilang, jadi kalau gitu ya sudah ikut multi level karena enam bulan lagi pensiun," cerita dia. 

"Jadi saya kemarin mulai daftar multi level, jadi sekarang persiapan multi level. Ya sudah ikut multi level, katanya lumayan (penghasilan)," lanjut dia. 

Menurut Riza, tidak masalah bentuk penghasilan tambahan seperti itu asal tetap halal dan berkah. 

"Ya bismilah  mudah mudahan yang penting halal berkah ya, mudah-mudahan lah, ini memang tantangan bagi kita semua," kata dia. 

Baca Juga: Jajarannya Diperiksa Atas Dugaan Korupsi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang memberikan bimbingan terkait dengan membangun keluarga berintegritas dan menekankan nilai-nilai anti korupsi kepada para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Alexander meyakini, bahwa penghasilan ASN Pemprov DKI sudah cukup baik, namun, jika memang masih dirasa kurang, ia meminta para pegawai untuk berusaha dengan cara yang halal. 

"Tidak dilarang pegawai negeri punya pekerjaan sampingan sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan tugas dan kewajibannya. Itu tidak dilarang. Tidak mengganggu pekerjaannya tentu saja," kata Alexander. 

Dia menekankan bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi maka harus dimulai dengan membangun budaya integritas di lingkungan keluarga.