Pembangunan IKN Diharapkan Jadi Magnet Selain Pulau Jawa, Perkiraan Anggaran Rp466 Triliun

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur diharapkan menjadi magnet lain bagi warga Indonesia selain Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau, yang 56 persen penduduknya ada di Pulau Jawa.

“Yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juta populasi orang Indonesia ada di Jawa, padahal kita punya 17 ribu pulau,” ucapya seperti dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Jokowi menambahkan, dari sektor perekonomian, sebanyak 58 persen perputaran ekonomi terjadi di Jawa, khususnya Jakarta.

Baca Juga: Berkemah di Titik Nol IKN, Jokowi Sempat Kunjungi Lokasi Persemaian Bibit Tanaman di Desa Mentawir

“Artinya magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain, sehingga dari 17 ribu pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa, ke Jawa, ke Jawa.”

“Sehingga beban Pulau jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan,” imbuhnya.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, Jokowi menyebut jumlahnya mencapai Rp466 triliun.

“Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN,” tuturnya.

Sisanya, lanjut dia, bisa berasal berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, bisa murni dari investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, atau bisa juga menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan.

“Kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada.”

Dia juga menyebut bahwa perpindahan ibu kota negara merupakan pekerjaan raksasa dan bukan pekerjaan yang mudah.

Baca Juga: Pantauan Keadaan Lokasi Berkemah di IKN Nusantara Pada Malam Hari!

“Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. Ini pekerjaan besar sekali, dan juga bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang rumit.”

“Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang, perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan, dan kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita, ada kepala otorita dan wakil kepala otorita, nanti yang menyiapkan,” jelasnya.