Ridwan Kamil: Pembangunan IKN Tak Cukup 3 atau 5 Tahun

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak cukup 3-5 tahun saja.

"Masyarakat jangan terlalu berekspektasi (pembangunan IKN) dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres," kata Ridwan Kamil setelah mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (14/3/2022).

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, berkaca dari sejarah kota-kota dunia, proses pembangunan kota cukup panjang. Untuk membangun visi kota saja membutuhkan 10 tahun lamanya.

"Kalau kita kita lihat sejarah kota-kota, semua juga diawali dari sebuah visi. Visi itu ada yang beres dalam 10 tahun."

"Di bawah 10 tahun tidak realistis, jadi butuh waktu," ucap Emil.

Emil mengingatkan, pembangunan IKN dimulai dari nol. Jadi, bukan memindahkan suatu kota ke kota lain yang sebelumnya sudah ada.

Sehingga memang membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun IKN Nusantara. Apalagi, pemerintah bertekad untuk membangun IKN sebagai kota yang ramah lingkungan dengan mengusung konsep smart city dan green zero carbon.

Baca Juga: Berkemah di IKN, Presiden Jokowi Nikmati Suasana Malam

Lebih lanjut, Emil mengungkap tantangan selanjutnya dalam proses pembangunan IKN, yakni masyarakat yang akan menjadi penghuni kota tersebut.

IKN membutuhkan masyarakat untuk menghuni kota, tidak cukup mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penghuninya.

"Kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya akan sangat sepi. Tapi kalau berhasil menjadi kota, ada fasilitas non-PNS juga mau tinggal di sini, insyaallah berhasil," ujar dia.

Emil berharap proses pembangunan ibu kota baru ini akan berjalan lancar dan penuh dengan inovasi.

"Bukan sebaliknya, mungkin ada dinamika atau apa. Saya titipkan itu ke Kepala IKN," kata dia.

Pembangunan IKN Nusantara sendiri rencananya dimulai pertengahan tahun 2022. Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.

"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Kronologi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura Pingsan di Titik Nol IKN