KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Nama Penceramah Radikal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menegaskan pemerintah tidak pernah merilis daftar nama penceramah yang dianggap radikal.

Pernyataan ini menanggapi adanya polemik atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI -Polri beberapa pekan lalu.

Terlebih, setelah daftar penceramah yang dinilai radikal beredar di media sosial dan viral.

"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," kata Rumadi dalam keterangannya, yang dikutip dari Antara, Rabu (9/3/2022). 

Sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas.

Rumadi mengaku, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya polemik tersebut.

Mengingat, kata dia, pernyataan Jokowi terkait penceramah radikal, merupakan hal faktual dan bukan mengada-ada.

Baca Juga: BNPT Klaim Daftar 180 Nama Penceramah Radikal yang Banyak Tersebar di WhatsApp Adalah Hoaks!

"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, dia menuturkan yang terpenting saat ini bagaimana masyarakat bisa lebih hati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah, dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama.

"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," jelas Rumadi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi pada Selasa (1/3) kemarin mengingatkan istri dari personel TNI-Polri untuk tidak mengatasnamakan demokrasi saat mengundang penceramah radikal dalam pengajian.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

“Sekali lagi, di tentara, di polisi, tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” ujarnya. 

Baca Juga: Dihujani Kritik, Sahroni Tetap Bela BNPT soal Penceramah Radikal: Tidak Perlu Diributkan