Hasto Tegaskan Megawati dan PDIP Tidak akan "Menampar" Wajah Jokowi: Kami Kokoh Taat Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak ingin "menampar" wajah Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, Megawati dan PDIP memegang kokoh amanat konstitusi terkait masa jabatan presiden 2 periode dan tidak ada perpanjangan waktu jabatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).

“PDIP Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan Presiden,” tegas Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Demokrat Sebut Jokowi dan Cukong-cukongnya Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Lempar Batu Sembunyi Tangan

“Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang usulkan perpanjangan yang mengusulkan jabatan tiga periode, ingin menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden dan maka sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PDIP Perjuangan ini senafas dengan Presiden Jokowi,” tambahnya.

Hasto lebih lanjut merespons hasil survei LSI yang menunjukkan jika responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan.

Menurutnya, hasil survei tersebut justru memperkuat sikap politik PDIP yang taat pada konstitusi.

“Jadi ada tidak ada survei sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDIP kokoh di dalam Jalan konstitusi,” tegasnya.

Baca Juga: Ngabalin Respons Tudingan Demokrat Jokowi Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Itu Tuduhan Murahan dan Sampah

“Mengapa ketaatan pada konstitusi itu penting, karena konstitusi lahir dari atas nama bangsa,” tambahnya.

Sementara sesuai hasil survei LSI, mayoritas atau sebanyak 64,1 persen berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meskipun masih dalam kondisi pandemi.

“Wacara penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir separuh warga. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi Covid-19 atau pemindahan ibukota,” ucap Direktur Eksektutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan.

“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi. Mereka yang tahu isu ini lebih besar penolakkannya dibandingkan yang tidak tahu isu tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: Pengamat soal Gaduh Isu Menunda Pemilu 2024: Harusnya Presiden Jokowi Cepat Membantah

Bahkan, sambung Djayadi, penolakan perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan oleh pihak yang mayoritas puas dengan kinerja presiden.

“Meski puas, mayoritas tetap setuju bahwa pemilu 2024 untuk mengganti pemimpin nasional tetap diadakan dan menolak perpanjangan masa jabatan,” ujarnya.