Faldo Maldini Tepis Transaksi Politik di Balik Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Jangan Seret Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini meminta pemerintah tidak diseret-seret dalam tuduhan transaksi politik terkait usulan pemilu 2024 ditunda. 

Demikian Faldo Maldini merespons adanya tuduhan pemerintah melakukan transaksi politik kepada sejumlah elit partai politik untuk menunda pemilu 2024.

“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret,” tegas Faldo Maldini sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (28/2/2022).

Faldo menuturkan, deklarasi dukungan terhadap usulan penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah, tegasnya, tidak tahu soal rencana tersebut dan hanya menampung aspirasi.

Baca Juga: Elite Parpol Minta Pemilu Ditunda, PP Muhammadiyah: Jangan Tambah Masalah Bangsa

“Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faldo menambahkan, pemerintah memiliki pekerjaan yang terlalu banyak untuk diselesaikan. Sehingga, tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ucap Faldo.

Faldo menegaskan, pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari dampak akibat pandemi Covid-19. Antara lain dengan fokus memulihkan kesehatan dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.

Baca Juga: Perludem soal Muhaimin Minta Pemilu Ditunda: Itu Keinginan Mengada-ada dan Tidak Bisa Dilaksanakan

“Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Faldo, Presiden Jokowi memiliki fokus lain yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahannya yakni mengawal transformasi besar menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

“Selain itu fokus kepada pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin sudah melontarkan usulan untuk penundaan pemilu 2024.

Antara lain, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Juga: Pengamat: Muhaimin Iskandar Usul Pemilu Ditunda karena Sadar Popularitas dan Elektabilitasnya Rendah

Sebelum ketiga tokoh parpol tersebut, ada juga yang menyampaikan wacana mengenai perpanjangan kekuasaan yakni Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Tapi di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi. Sebab UUD 1945 mengatur, kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama 2 periode untuk orang yang sama.