PDIP Tolak Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak usulan penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Terkait dengan adanya usulan untuk penundaan pemilu, PDIP menolak penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

Menurut Masinton, sikap partai ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai komitmen bernegara.

"Sikap PDIP dari pembekalan pengarahan yang disampaikan Megawati jauh sebelumnya, beliau menekankan pentingnya komitmen bernegara, yaitu kepatuhan terhadap konstitusi dan undang-undang. Saya berpandangan Bu Mega memegang teguh prinsip," tutur Masinton.

Terkait partainya yang hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan sikap secara kelembagaan, Masinton mengatakan, Sekjen PDIP sudah mengatakan tentang bagaimana komitmen bernegara sesuai arahan Ketua Umum PDIP.

Baca Juga: Terkait Wacana Tunda Pemilu 2024, Yusril: Ada Konsekuensi Legitimasi yang Harus Dipertimbangkan

"Jangan lagi ada kekuasaan yang absolut, tidak terbatas. Karena kita masih menganut negara hukum bukan negara kekuasaan. Kita harus saklek di situ," ujarnya.

Terkait usulan penundaan pemilu yang dicetuskan ketua umum tiga partai politik koalisi, Masinton mengaku menghargainya.

Namun begitu, diingatkannya, usulan atau argumentasi penundaan pemilu seyogyanya diletakkan pada konteks kepentingan bangsa, bukan hasrat kekuasaan.

Pasalnya, batas masa jabatan presiden telah diatur secara dalam undang-undang.

"Kalau alasan pandemi, mungkin ada benarnya. (Tapi) tidak (untuk masa jabatan presiden) tiga periode," tutupnya.

Baca Juga: Elite Parpol Usul Penundaan Pemilu, Bagaimana Gerindra?