Nasdem: Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi akan Hancurkan Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyebut usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah gagasan yang buruk untuk iklim demokrasi Indonesia.

Menurut dia, bila usulan itu dilanjutkan, masa depan demokrasi Indonesia kian berada di ujung tanduk. 

Baca Juga: Kini Zulhas Ikutan Cak Imin: Ingin Pemilu 2024 Diundur

"Jadi usul-usul perpanjangan tersebut, selain bertabrakan dengan konstitusi dan tidak konsisten dengan UU Pemilu, juga akan menghancurkan konsolidasi demokrasi kita," kata Teuku kepada wartawan, Jumat (25/2/2022). 

Ia menyebut para tokoh publik yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur atau jabatan presiden diperpanjang, layaknya seseorang yang tak paham dengan konstitusi negara.

"Usul perpanjangan masa kepresidenan ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-rencana perbaikan demokrasi bangsa," ujarnya. 

Baca Juga: Perludem: Pemilu Tidak Bisa Ditunda karena Alasan Mempertahankan Stabilitas Ekonomi

Ia menyatakan, pihaknya akan menentang keras usulan tersebut karena jelas bertabrakan dengan konstitusi UUD 1945.

"Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik."

"Itu sungguh tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi tersebut dan kerusakan konstitusionalisme kita. Usul itu juga tidak konsisten dengan UU Pemilu kita yang telah kita tetapkan," katanya. 

Sebelumnya, satu per satu partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mulai menyuarakan agar Pemilu 2024 diundur.

Setelah sebelumnya disurakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kini usulan itu digaungkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Juga: Blak-blakan, PKB: Usul Penundaan Pemilu 2024 adalah Bagian Kompromi Tarik-Ulur Politik

Pria yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan, salah satu alasannya menggaungkan usulan tersebut karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus dan kondisi perekonomian yang belum stabil.

Sehingga, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

"Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa Pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).