Bappenas: Bukit Soeharto Dimasukkan dalam Kawasan IKN, Agar Lebih Mudah Menjaganya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Bukit Soeharto akan masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara baru.

Hal tersebut dilakukan agar Bukit Soeharto dapat dilindungi dan lebih mudah untuk dijaga.

Demikian Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (23/2/2022).

“Tadi enggak masuk, namun setelah kita diskusi dengan pakar lingkungan, KLHK dan macam-macam, sebaiknya daerah-daerah yang ingin dilindungi dimasukkan saja supaya lebih mudah menjaganya,” tuturnya.

Baca Juga: PKB Minta Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN Berkemampuan Superman: Waktu Sangat Mendesak

Di samping itu, Rudy menuturkan Bappenas juga bertekad mengembalikan fungsi hutan di kawasan IKN dengan 75 persen wilayah merupakan kawasan terbuka hijau.

“Kita tahu Kalimantan sebagai paru-paru dunia, kita harus betul-betul memastikan pembangunan itu bersinergi dengan lingkungan, tidak merusak bahkan mengembalikan fungsinya,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Rudi mengungkapkan dari 75 persen wilayah IKN dengan luas 256 ribu hektar, kawasan asli tutupan hutan hanya 42 persen.

Pemerintah, lanjutnya, ingin mengembalikan sebagian hutan itu menjadi 75 kawasan terbuka hijau di mana 65 persen merupakan kawasan yang dilindungi.

Baca Juga: Jokowi Sebut Pembangunan IKN akan Dimulai dengan Reboisasi Hutan di Kawasan Inti Pemerintahan

Selain itu, Bappenas mengatakan pemindahan IKN dilakukan juga sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pusat ekonomi baru.

“Yang dipindahkan hanya pusat pemerintahannya karena Jakarta tetap sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak dipindahkan tapi kita meng-create yang baru di sana,” kata Rudi.

Menurut Rudi, selama 40 tahun ini, pertumbuhan ekonomi terlalu berpusat di Jawa dan Sumatera dengan kontribusi 80-82 persen.

Sementara untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua kontribusinya hanya berkisar 15 persen.

Baca Juga: Jokowi Sebut Dana APBN Cuma Dipakai Bangun Kawasan Inti IKN

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota menjadi salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 sebagaimana pernyataan sejumlah lembaga internasional.

Bappenas, lanjut Rudi, telah menyiapkan 8 prinsip dengan 24 KPI (Key Performance Indicator) terkait pembangunan IKN.