Jokowi Tegaskan Perizinan Usaha Harus Mempertimbangkan Risiko bencana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana. 

Kepala Negara juga mengatakan pembangunan infrastruktur haruslah mengurangi bencana, bukan malah menambahnya.

"Perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana," tutur Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (23/2/2021). 

"Pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana," tegasnya.

Baca Juga: Indonesia Rawan Bencana, Jokowi Minta Antisipasi Penanggulangan Dilakukan Penuh Komitmen

Dia melanjutkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut aktif mengajak pemerintah pusat dan daerah memiliki orientasi konsep tangguh bencana pada setiap pembangunannya.

"Harus ini. Semuanya diajak," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Presiden Jokowi mengatakan agar edukasi terkait kebencanaan terus ditingkatkan.

Budaya sadar bencana, lanjut Jokowi harus terus diedukasi khususnya di wilayah rawan bencana dan dimulai sejak dini dari setiap individu hingga masyarakat.

"Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi tiap saat. Jangan tunggu sampai datang bencana," tuturnya.

Baca Juga: Bencana di Indonesia Tak Berhenti, Presiden Jokowi: Kita Perlu Tim SAR yang Cepat Tanggap & Militan

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh ring of fire (cincin api) dengan wilayah yang sangat luas membuatnya masuk dalam 35 negara yang rawan risiko bencana.

Presiden Jokowi menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 dilaksanakan dengan penuh komitemen dan tanggung jawab.

"Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana," tutur Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (23/2).