Kompas TV nasional politik

Setelah Minyak Goreng Kini Kedelai Juga Mahal, DPR Minta Pemerintah Intervensi

Kompas.tv - 21 Februari 2022, 13:39 WIB
setelah-minyak-goreng-kini-kedelai-juga-mahal-dpr-minta-pemerintah-intervensi
Ilustrasi kedelai (Sumber: KOMPAS.COM/DEWANTORO)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Di tengah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kini masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan isu kedelai.

Belakangan ini kedelai pun dikabarkan mahal dan langka di pasaran.

Akibatnya, hal tersebut membuat sejumlah pedagang tahu dan tempe berencana menggelar aksi mogok produksi.

Atas sejumlah hal itulah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis jangka pendek dan panjang untuk mengintervensi isu kedelai yang setiap tahun terus terjadi di Indonesia.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong agar jumlah produksi ditingkatkan. Jangka pendeknya menyiapkan ketersediaan kedelai itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melakukan intervensi. Karena ini adalah sebuah kebutuhan mendasar dari pangan rakyat,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/2/2022).

Baca Juga: Tempe, Kuliner yang Eksis Sejak Abad Ke-16, Kini Terancam Langka Usai Harga Kedelai Naik

Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera melakukan langkah dalam mendorong ketersediaan kedelai di pasaran.

Sekaligus menstabilkan harga agar stabil saat kedelai ada dan mudah didapat.

“Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi sering kali untuk kepentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil dibanding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor,” ujarnya.

Selain itu, minimnya produksi dalam negeri tak lepas dari kurangnya minat petani karena secara ekonomis harga kedelai jauh di bawah padi dan jagung.

Sehingga, dalam hal ini juga perlu intervensi agar ada langkah strategis dalam mengatasinya.

Pemerintah, kata Dedi, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) harus segera membuat perencanaan mulai dari penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping hingga sejumlah alat produksi pasca panen.

Baca Juga: Harga Kedelai Naik Karena China Borong Buat Pakan Babi

“Karena pasca panen harus ada mesin pemanas, mesin pemilahnya, kalau perlu disediakan karung kedelai. Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi,” tuturnya.

Dedi menjelaskan, DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah teknis di lapangan.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x