5 Provinsi Ini Jadi Sorotan Satgas Covid-19 Soal Peningkatan Kasus Mingguan hingga Testing Rendah

JAKARTA KOMPAS.TV - Satgas Covid-19 meminta pemerintah daerah untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 dan memperbanyak rasio testing Covid-19 di masyarakat.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan dalam enam minggu terakhir, provinsi Banten, Bali dan Jawa Barat mengalami peningkatan kasus yang cepat.

Data per tanggal 6 Februari 2022, kenaikan kasus di provinsi Banten mencapai 620 kali lipat dalam enam minggu terakhir dan menyumbangkan 14,31 persen kasus nasional.

Baca Juga: Update Corona 10 Februari 2022: Bertambah 40.618 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia!

Provinsi Bali yang juga menyumbangkan 5 persen kasus dengan kenaikan 392 kali lipat dalam enam minggu. 

Kemudian provinsi Jabar kenaikan kasus selama enam minggu berturut-turut mencapai 336 kali lipat dan menyumbangkan 23,5 persen kasus nasional.

Wiku meminta pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut untuk memperhatikan pembatasan aktivitas masyarakat dalam PPKM level 3 dan penerapan disiplin protokol kesehatan dengan maksimal.

"Meski berat pemerintah daerah harus mengusahakan tidak ada lagi penambahan kasus dalam dua minggu ke depan atau kenaikan kasusnya sama dengan nol," ujar Wiku saat jumpa pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga: Ini 5 Daerah dengan Laju Penularan Covid-19 Tertinggi di Jabodetabek

Lebih lanjut Wiku menjelaskan, dalam catatan Satgas Covid-19 terdapat 22 daerah yang tingkat testing Covid-19 masih di bawah rasio testing nasional yakni 7 dari 1.000 orang.

Dua daerah di antaranya yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Di Jawa Timur rasio testing hanya 5 dari 1.000 orang yang di tes.

Sementara di Jawa Tengah angkanya tergolong sangat rendah yakni 2 dari 1.000 orang. 

Wiku meminta pemimpin daerah di 22 provinsi, terutama Jatim dan Jateng untuk kembali memasifkan testing. 

Baca Juga: Kemenkes Prediksi Puncak Kasus Omicron Terjadi Awal Maret, Bisa 6 Kali Lipat dari Delta

"Jangn sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya. Karena ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang nantinya tidak sesuai dengan situasi real di lapangan," ujar Wiku.