Jawaban Istana soal Rencana Jokowi Berkemah di IKN Baru: Masih Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebuah kabar terkini menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagai tanggapannya, Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Maka dari itu, Heru belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut, termasuk soal waktu dan agenda Presiden Jokowi di lokasi IKN baru dalam waktu dekat.

"(Rencana Presiden Jokowi berkemah di IKN baru) masih dibahas. Belum (ada detailnya)," ungkap Heru dikutip dari Kompas.com, Sabtu (5/2/2022).

Baca Juga: Momen Bagi-Bagi Kaus Jokowi di Sumatera Utara Berjubel Kerumunan, Ini Komentar Istana

Sebagai informasi, informasi mengenai rencana Presiden Jokowi yang hendak berkemah di titik nol IKN baru itu, diutarakan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

"Pak Presiden (Jokowi) akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur, tapi tidak lama lagi," tutur Isran, melansir dari situs resmi Pemprov Kaltim, Rabu (2/2/2022).

Isran menambahkan, ia mengetahui rencana tersebut ketika mengikuti rapat singkat dengan Presiden Jokowi, usai pengukuhan PBNU di Balikpapan pada Senin (31/01/2022) kemarin.

"Kami rapat hanya tiga orang. Pak Presiden (Jokowi), Menteri Sekretaris Negara, dan saya," jelas Isran.

Baca Juga: Dapat Rp1,2 Juta dari Jokowi, Pedagang Pasar Kebun Lada Kota Binjai: Sering-sering ya Pak!

Lebih lanjut, menurut pernyataan Isran, diketahui pula bahwa Presiden Jokowi bakal menemui sejumlah tokoh adat di Kaltim dalam kunjungan teranyarnya nanti di IKN baru.

Tak sekadar bertemu tokoh adat, Presiden Jokowi juga akan menikmati sajian karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim seperti Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis, dan Jawa.

Di samping itu, Presiden Jokowi bakal menggelar doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN baru.

Isran pun mengeklaim, rencana kunjungan Presiden Jokowi itu sudah mendapat kepastian dari Sekretariat Negara sebagai pihak yang membiayai penyelenggaraannya.