Anggota DPR: Kurang Sehat Posisi Strategis di TNI Hanya Berdasarkan Kedekatan dengan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon menilai penunjukan perwira menduduki jabatan strategis di TNI berdasarkan sejarah kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, bukanlah hal yang sehat bagi organisasi TNI.

Effendi menyatakan TNI tidak boleh ikut dalam politik pemerintah, karena politik TNI adalah politik negara.

"Akhirnya pelan-pelan jadi hal yang kurang sehat juga, karena TNI bukan milik pemerintah. Dia kan berpolitik negara. Kebijakan negara yang menggerakkan. TNI kan tidak berpolitik," ujar Effendi Simbolon dalam wawancara dengan Kompas TV, Sabtu (22/1/2022). 

Baca Juga: Panglima TNI Tunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad

Pernyataan Effendi ini menanggapi adanya rotasi terbaru, jabatan di tubuh  TNI berdasarkan Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan Nomor 66/1/2022 tanggal 21 Januari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dalam rotasi tersebut memang tampak beberapa nama perwira yang pernah memiliki kedekatan karena jabatannya, dengan Presiden Joko Widodo.

Sebut saja, nama Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang ditunjuk mengisi Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad). Jabatan Maruli sebelumnya adalah Pangdam IX/Udayana.

Menantu dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi  Luhut Binsar Panjaitan ini pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2018 hingga 2020. 

Baca Juga: Sepak Terjang dan Karier Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Selain itu Mantan Komandan Paspampres lainnya yaitu Mayjen TNI Agus Subiyanto juga mendapat jabatan sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya, Agus Subiyanto menduduki jabatan Pangdam III/Siliwangi.

Jenderal TNI Andika Perkasa sendiri,pernah menjabat sebagai Komanda Paspampres pada 2014.

Effendi Simbolon menilai memang ada tren unsur kedekatan dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI maupun Polri.

"Trennya kan sudah kelihatan, tren faktor kedekatan itu lebih menonjol," ucap Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Baca Juga: Panglima TNI Tanda Tangani Pengangkatan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad

Memang faktor kedekatan dengan pemimpin diperlukan untuk memastikan loyalitas. Namun dia menyatakan, kedekatan atau sejarah jabatan bukan satu-satunya jalan untuk memastikan loyalitas.

"Kepastian loyalitas kan bukan hanya berdasarkan bahwa saya pernah mengabdi di lingkugan istana, di lingkungan Solo. Kan tidak semata itu menjadi ukurannya. Nanti yang lain bagaimana dong," paparnya.

Menurutnya di Akademi Militer setiap tahunnya mencetak puluhan bahkan ratusan calon perwira tinggi. Karena itu, faktor kedekatan dengan presiden karena sejarah jabatan, tidak bisa menjadi satu-satunya penentu jenjang karier.

"Prinsip meritokrasi, disebutkan Effendi, harus tetap menjadi faktor utama dalam penempatan posisi strategis di TNI. Jajaran TNI banyak yang berkualitas, hanya mungkin tidak punya kesempatan mereka.  Jadi meritokrasi harus menjadi alat ukur untuk mengukur setiap assesment terhadap setiap perwira tinggi yang akan dipromosikan," paparnya.