Rangkul Kader dari Berbagai Parpol, Gus Yahya Dinilai Gagas Demokrasi Pluralis di PBNU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat dan peneliti politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifudin, menjelaskan langkah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang dianggap beberapa pihak akomodatif terhadap sejumlah partai politik (parpol) di kepengurusan baru PBNU.

Dimasukkannya kader-kader dari beberapa parpol ke dalam kepengurusan PBNU yang baru, menurut Hanif, adalah bentuk demokrasi pluralis yang coba digagas Gus Yahya.

Hanif menepis anggapan Gus Yahya terlalu akomodatif terhadap sejumlah parpol. Ia menilai, pilihan untuk tidak memperbanyak kader dari partai tertentu justru bagus bagi NU dan sesuai dengan aspirasi warga NU.

“Pilihan Gus Yahya yang mengakomodir kader politisi tidak hanya dari satu partai, ini adalah bentuk dari demokrasi pluralis. Sejalan dengan realita potensi kader NU, dan pilihan politik warga NU pada umumnya,” papar Hanif kepada KOMPAS TV lewat pesan Whatsapp, Sabtu (15/1) pagi.

Menurutnya, hal ini menunjukkan pola dan langkah Gus Yahya secara teori politik bisa dibenarkan di organisasi sebesar NU yang memiliki jutaan anggota.

Apalagi NU dalam sejarahnya tidak pernah jauh dari politik, meskipun selalu menjaga jarak dengan politik praktis.

Baca Juga: Orang PKB Sedikit di PBNU Era Gus Yahya, Peneliti: Biar Kelompok Politik Tidak Mendominasi

Langkah Politik Gus Yahya Redam PPP dan PKB

Hanif lantas mengatakan, bagi warga NU pada dasarnya pilihan politik tidak sekadar pada dua partai yang selama ini dianggap dekat dengan PBNU yaitu PPP dan PKB.

Kedua partai tersebut selama ini dianggap bercorak ‘hijau’, lambang khas warga Nahdliyin.   

“Di mana pilihan (warga NU) itu tidak hanya tersalurkan ke PKB ataupun PPP. Dalam literatur ilmu politik, semisal Robert A. Dahl (1915-2014), demokrasi pluralis ini dinilai lebih efektif untuk menampung keragaman pilihan dan aspirasi politik,” paparnya.

Itulah alasan, kenapa Gus Yahya memasukkan sejumlah nama politikus di jajaran kepengurusannya.

Baca Juga: Politikus di Kepengurusan PBNU Era Gus Yahya: Nusron Wahid, Gus Ipul hingga Nasyirul Falakh Amru

Mulai dari Nusron Wahid yang merupakan politisi Golkar sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, H. Maming yang berasal dari PDIP sebagai Bendahara Umum hingga Gus Ipul yang terkenal malang melintang dalam dunia politik sejak di PKB hingga PDIP, sebagai Sekretaris Jenderal.

Kata Hanif, di titik itulah strategi Gus Yahya yang sepertinya akomodatif tapi ternyata adalah bentuk strategi, menjadi wajar dilakukan.

“Di titik ini, pilihan strategi Gus Yahya (akomodasi sejumlah parpol) adalah wajar adanya,” tutupnya.

Seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, Gus Yahya memang sengaja mengakomodasi sejumlah kader partai politik di jajaranan kepengurusannya.

"Supaya dalam kepengurusan nanti bisa saling kontrol untuk saling jaga agar jarak NU dari berbagai pihak politik tetap sama satu sama lain," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1).