Usul Pilpres Diundur: Upaya Pengusaha Amankan Proyek hingga Waktu Pemilu yang Belum Diketuk Palu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, permintaan penundaan Pilpres dari pengusaha dilakukan hanya untuk mengamankan proyek.

Pernyataan ini disampaikan Titi guna merespons kegaduhan dari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Tarikan spekulatifnya untuk mengamankan proyek-proyek atau investasi-investasi yang itu baru akan aman misalnya kalau ada jaminan sampai 2027," kata Titi Anggraini dalam program Dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (14/1/2021).

Kendati demikian, Titi menilai bahwa permintaan penundaan Pilpres 2024 tidaklah tepat. Sebab menurutnya, penundaan justru akan memicu ketidakstabilan politik yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi.

Titi menyebut, Pilpres yang ditunda justru akan memantik demonstrasi dan membuat banyak orang turun ke jalan.

"Itu bisa memicu gerakan jalan yang justru merugikan dunia usaha dan stabilitas politik kita," ucap Titi.

Selain itu Titi juga menyayangkan terhadap pernyataan penundaan Pilpres 2024 yang disampaikan seorang anggota kabinet. Meskipun, suara yang disampaikan adalah suara kalangan pengusaha.

Ia menyebut seharusnya pejabat pemerintah bisa memastikan konstitusi bisa bekerja dengan pasti. Artinya, ketika UUD 1945 menegaskan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, maka harus dipatuhi, bukan justru diperkeruh.

Terlebih hingga saat ini, waktu pelaksanaan pemilu 2024 belum ditetapkan oleh DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tapi sekali lagi, seorang pejabat publik, satu, dia memastikan kita berkonstitusi dengan patuh. Kedua, harus menjadi juru bicara praktik bernegara yang patuh konstitusi," jelas Titi.

"Jadi hal-hal yang bisa menambah spekulasi lalu kontroversi keraguan di masyarakat sedemikian rupa harus dihindari karena lagi-lagi dia membawa citra komitmen kita dalam berdemokrasi konstitusional di Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Usulan Tunda Pilpres, MPR Sindir Soal Etika Pejabat Negara

Waktu Pelaksanaan Pilpres 2024

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut permintaan penundaan Pilpres 2024 oleh kalangan pengusaha yang disampaikan Menteri Investasi hanya membuat gaduh.

Saan mengatakan, seharusnya setiap bidang fokus dengan konsentrasi masing-masing.

"Udah konsentrasi aja di bidangnya masing-masing. Jangan membuat sesuatu yang tidak perlu menjadi gaduh," kata Saan.