Proyek Saringan Sampah DKI Senilai Rp 197 M Sempat Mengalami Penolakan Pembebasan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengatakan, pembangunan saringan sampah di daerah perbatasan yang dianggarkan Rp 197,21 miliar sempat mengalami penolakan pembebasan lahan dari warga. 

Ida menjelaskan, proyek tersebut sudah dianggarkan sejak 2020, namun, akibat refocusing anggaran 2020, proyek tersebut kembali dianggarkan pada 2021. 

"Kendala yang pertama, refocusing (anggaran) 2020, yang kedua, 2021 itu masalah lahan karena lahan ini kan ada Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ada punya masyarakat sebagian yang memang harus diselesaikan," kata Ida kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/1/22). 

Menurut Ida, ada penolakan dari masyarakat saat proses pembebasan lahan di tahun 2021 sehingga akhirnya pada 2022 kembali dianggarkan. 

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp 197 Miliar untuk Proyek Pembangunan Saringan Sampah

Alasan kembali dianggarkan ialah karena proyek ini dinilai sangat dibutuhkan untuk menyaring sampah. 

"Itu sangat dibutuhkan untuk menyaring sampah yang dari sana untuk masuk ke Jakarta, itu yang kami cegat duluan," ujarnya. 

Ia mengatakan, jika masih ada warga yang belum setuju akan pembebasan lahannya maka dana akan dititipkan ke pengadilan melalui konsinyasi.

"Hasil pembahasan kemarin, kenapa kami setuju, dinas terkait menjelaskan kepada kami akhirnya keputusannya kalau memang ada warga yang belum setuju untuk dibebaskan (lahannya) itu akan konsinyasi di pengadilan," katanya. 

Artinya, kata Ida, warga diminta mengambil uang pembebasan lahan di pengadilan pada proses konsinyasi. 

Ia berharap pembebasan lahan dapat diselesaikan secara musywaeah karena jika melalui konsinyasi warga akan kesulitan untuk mencairkan uang di pengadilan. 

Proyek ini sendiri melalui pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Minta Sekda Buka Angka Gaji dan Tunjangan Gubernur Anies Baswedan kepada Masyarakat

Diketahui, proyek pembangunan saringan sampah ini tertuang dalam dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, proyek ini  akan menggunakan anggaran dari  Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) 2022. 

"Iya anggarannya APBD 2022," ucap Yogi kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Saat ini, kata Yogi, proses pembangunan tersebut masih dalam tahap revisi gambar setelah pembahasan hasil desain dengan Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.

"Karena harus bangun Kali Gendong dulu, jadi agak mahal ya. Perencanaan kami bekerja sama dengan ITB," katanya. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Sebut Tanah Abang Sekarang Macet Lagi, Anggota DPRD DKI: Macet di Mana?

Sebagai informasi, Kali Gendong berfungsi menampung sampah agar tidak mengganggu aliran Sungai Ciliwung menuju hilir utara Jakarta. 

Yogi menjelaskan, Kali Gendong akan dibangun di salah satu sisi sungai, agar proses pengambilan sampah menggunakan sistem saring tidak menghambat aliran air sungai. 

"Hal ini merupakan hasil rekomendasi teknis (rekomtek) dari BBWSCC Kementerian  PUPR RI, yang merupakan instansi yang berwenang memberikan rekomtek terhadap pembangunan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di sepanjang sungai/kali Ciliwung/Cisadane," katanya.