JAKARTA, KOMPAS.TV – Menanggapi program pemerintah pusat yang mencanangkan tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi, Pemuda Katolik mengajukan sejumlah poin akselerasi gerakan yang berkaitan dengan toleransi tersebut.
Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Pusat Katolik Periode 2021-2024, Melkianus Da Cost Pirez mengatakan bahwa program ini merupakan proses yang dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kehidupan yang rukun dan harmonis dalam beragama.
“Maka itu ada program moderasi beragama sebuah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang terhindar dari perilaku ekstrem atau sikap berlebihan,” ucap Pirez, dalam rilis yang diterima Kompas TV, Selasa (11/1/2022).
Baca Juga: Polisi: Ferdinand Hutahaean Sempat Tolak Pemeriksaan sebagai Tersangka karena Sakit
Selain mendukung kehiduan toleransi beragama, Pemuda Katolik juga mencanangkan program demi memperbaiki stabilitas ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma lantas merinci beberapa poin-poin akselerasi yang menjadi konsen penting di Pemuda Katolik.
"Sebagai anak bangsa, Pemuda Katolik berkomitmen untuk terlibat dalam merancang dan menjalankan program-program internal organisasi dan mendukung program-program pemerintah, khususnya yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas Pemerintah tahun 2022," ujar Gusma.
Poin pertama ini dimaksudkan sebagai harapan kepada Pemuda Katolik agar dapat memperkuat muatan moderasi beragama. Hal tersebut dilakukan melalui sikap hidup yang amanah, adil dan saling menebar keadilan dan kasih sayang.
Pemuda Katolik juga bertekad untuk mendukung Penyatuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berperan sebagai garda terdepan bangsa.
Dukungan ini diberikan agar tidak adanya perpecahan antara kelompok pemuda satu dengan yang lain.
Baca Juga: Tak Perlu ke RS, Berikut Mekanisme Perawatan Pasien Omicron di Rumah
Di bidang politik, Pemuda Katolik yang memiliki fungsi pengkaderan akan menyasar wilayah-wilayah basis kader Katolik yang memiliki kekuatan secara politik. Pengakderan ini berkaitan dengan strategi pembangunan dan penguatan etalase politik Katolik dan etalase politik konseolidasi.
Pemuda Katolik memiliki memiliki unit kerja Gugus Tugas Isu Kebangsaan yang berfokus pada isu HAM dan Papua.
Unit kerja ini nantinya akan terus dioptimalkan demi tercapainya pemerataan kesejahteraan di Papua. Pemuda Katolik juga akan memberdayakan generasi muda Papua sebagai bagian dari komunitas Nusantara.
Terkait 40 RUU yang dicanangkan pemerintah dan DPT di Prolegnas RUU perubahan ketiga tahun 2020-2024, Pemuda Katolik akan ikut mengawalnya.
Khususnya RUU proritas seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Baca Juga: Besok, Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi
Selain itu, akan ada database kader yang dirinci berdasarkan potensi dan kompetensi guna membuat kesatuan gerakan secara kolektif.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.