Puan Maharani Minta Pemerintah Kendalikan Harga Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng yang mahal.

Ia menilai, harga minyak goreng yang mahal saat ini sebagai ironi mengingat Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/1/2022), dikutip dari Antara.

Dia mencontohkan negara Malaysia yang dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik yaitu menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.

Pemerintah Indonesia, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, harus bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat untuk menstabilkan harga pangan sehingga beban rakyat akan terbantu.

Baca Juga: Mendag Lutfi Janjikan Distribusi Minyak Goreng Terjangkau Rp14 Ribu Pekan Depan

Dia menyoroti tingginya harga minyak goreng, sehingga disarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata.

Hal tersebut, menurut Puan, karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20.000 per liter.

Selain itu, Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit.

INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp14.000 per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah.

"Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga," ujarnya.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, Pemerintah Sediakan Minyak Goreng Rp 14 Ribu per Liter

Namun, Puan menilai harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran.

BUMN Gelar Operasi Pasar

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan perusahaan-perusahaan BUMN akan melakukan intervensi atau operasi pasar sekitar 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022.

"BUMN melakukan operasi pasar, artinya kami melakukan intervensi di mana sampai bulan Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng," ujar Erick saat menyampaikan pidato kunci di Universitas Sumatera Utara di Medan, sebagaimana dipantau secara daring dari Jakarta, Minggu.

Menurut dia, BUMN berperan sebagai penyeimbang pasar, penyeimbang ekonomi dan juga harus kadang-kadang melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp3,6 Triliun untuk Subsidi Minyak Goreng

Erick menyontohkan, ketika harga masker mahal di masa awal Covid-19, Kimia Farma membuat operasi pasar supaya harga masker murah.

Kemudian, lanjutnya, jika harga kelapa sawit jatuh, yang risau adalah petani dan pengusaha. Namun ketika yang terjadi adalah sebaliknya, yang risau adalah konsumen.

"Inilah ekonomi, maka dari itu kemarin Presiden RI Joko Widodo menugaskan tidak hanya kepada BUMN namun kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng," kata Erick.

Erick juga menyampaikan hal tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh BUMN sendiri, karena BUMN sebagai perusahaan kelapa sawit hanya memiliki empat persen market share sedangkan mayoritas dipegang oleh swasta.

Ia mengungkapkan BUMN menggelar operasi pasar tambahan untuk minyak goreng sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.